Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, secara resmi menganugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Dharma Samudera kepada 361 personel Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) dalam upacara yang digelar di atas kapal JS Kunisaki, yang bersandar di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 30 September 2026. Penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi signifikan personel Jepang dalam operasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan. Kerja sama internasional ini menjadi bukti nyata sinergi bilateral dalam menghadapi bencana yang berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas daerah.
Sinergi Bilateral dalam Penanggulangan Bencana Karhutla
Dalam operasi penanggulangan karhutla, Jepang mengerahkan armada helikopter angkut berat CH-47 Chinook yang diintegrasikan ke dalam struktur Satuan Tugas TNI. Helikopter-helikopter ini digunakan untuk mendukung operasi udara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terutama dalam pemadaman titik api di lahan gambut dan hutan yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Koordinasi yang ketat antara personel TNI, BNPB, dan JMSDF memungkinkan percepatan proses pemadaman serta perlindungan terhadap keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Langkah ini sejalan dengan prioritas pemerintah daerah dalam menekan penyebaran kabut asap yang mengancam kesehatan dan aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat dan provinsi tetangga.
Keberhasilan kerja sama internasional ini memperkuat kapasitas penanganan bencana di tingkat regional dan nasional, sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam mitigasi risiko kebakaran hutan yang kerap terjadi di musim kemarau. Keterlibatan langsung personel Jepang di lapangan, khususnya di Kabupaten Mempawah yang menjadi basis operasi, mencerminkan tingginya kepercayaan antara kedua negara dalam pengelolaan bencana.
Data Luas Lahan Terbakar dan Prioritas Penanganan
Berdasarkan data BNPB per 29 September 2026, luas lahan yang terbakar di enam provinsi prioritas penanganan karhutla mencapai 527,6 hektare. Dari jumlah tersebut, 431,53 hektare berhasil dipadamkan, sehingga menyisakan 96,07 hektare yang masih dalam proses penanganan intensif. Adapun keenam provinsi prioritas tersebut meliputi:
- Provinsi Riau – dengan luas kebakaran signifikan di wilayah gambut.
- Provinsi Jambi – titik api tersebar di beberapa kabupaten.
- Provinsi Sumatera Selatan – lahan terbakar terkonsentrasi di kawasan konsesi dan lahan rakyat.
- Provinsi Kalimantan Tengah – merupakan salah satu provinsi dengan luasan karhutla tertinggi.
- Provinsi Kalimantan Selatan – wilayah terdampak meliputi area hutan lindung dan lahan pertanian.
- Provinsi Kalimantan Barat – lokasi utama operasi, termasuk di Kabupaten Mempawah yang menjadi basis operasi helikopter CH-47.
Upaya pemadaman yang dilakukan melibatkan tidak hanya kekuatan udara, tetapi juga patroli darat dan modifikasi cuaca. Keberhasilan penurunan luas api menjadi 96,07 hektare menunjukkan efektivitas kerja sama lintas negara, meskipun tantangan seperti cuaca kering dan akses terbatas masih memerlukan kewaspadaan bersama. Pemerintah daerah di enam provinsi prioritas diharapkan terus memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan dini, serta memanfaatkan forum kerja sama internasional sebagai sarana berbagi teknologi dan praktik terbaik dalam pengendalian kebakaran hutan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, BNPB, dan mitra internasional seperti Jepang menjadi fondasi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat di Kalimantan Barat dan wilayah rawan karhutla lainnya.
