Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari terhitung sejak Jumat, 2 Oktober 2026, menyusul bencana banjir bandang yang menerjang dua kecamatan di wilayah tersebut. Peristiwa hidrometeorologi ekstrem ini mengakibatkan dua desa di Kecamatan Rongkong terisolasi total akibat akses jalan utama tertutup material banjir dan longsor. Pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan tim SAR gabungan diterjunkan untuk melakukan evakuasi serta distribusi logistik ke lokasi terdampak, sebagai wujud respons cepat terhadap situasi kritis di wilayah rawan bencana tersebut.
Dampak Bencana dan Penanganan Darurat di Kecamatan Rongkong dan Sekabatu
Berdasarkan laporan BPBD Luwu Utara, banjir bandang menerjang Kecamatan Rongkong dan Sekabatu, dengan dampak paling parah terjadi di dua desa di Kecamatan Rongkong. Curah hujan ekstrem yang mengguyur sejak Kamis malam (1 Oktober 2026) menyebabkan sungai-sungai meluap, material banjir menyapu badan jalan utama, dan longsor menutupi akses darat menuju lokasi. Akibatnya, dua desa tersebut terisolasi dan hanya dapat dijangkau melalui jalur udara. Tim evakuasi menggunakan helikopter TNI AU untuk menjangkau warga yang terdampak, sementara sekitar 500 jiwa dilaporkan mengungsi ke titik-titik aman di dataran tinggi. Data sementara menunjukkan prioritas evakuasi diberikan kepada kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak, dan ibu hamil.
Sebagai bagian dari pemetaan kerawanan wilayah, berikut data dampak dan indikator teritorial yang berhasil dihimpun dari lapangan:
- Kecamatan terdampak: Rongkong dan Sekabatu, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Dua desa di Kecamatan Rongkong terisolasi total akibat akses jalan putus.
- Jumlah pengungsi: sekitar 500 jiwa yang tersebar di sejumlah lokasi aman.
- Status tanggap darurat berlaku selama tujuh hari sejak 2 Oktober 2026.
- Proses evakuasi masih berlangsung dengan koordinasi lintas sektor.
Kondisi ini menunjukkan tingkat kerawanan tinggi pada wilayah pedalaman yang memiliki keterbatasan infrastruktur transportasi. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan situasi bencana dan melakukan pendataan ulang jumlah pengungsi serta kebutuhan mendesak untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat dari bantuan. Selain itu, pembukaan akses jalan alternatif tengah dilakukan dengan melibatkan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar proses distribusi bantuan dapat berjalan lebih lancar.
Koordinasi Lintas Sektor dan Upaya Pemulihan
Sebagai respons cepat, personel TNI-Polri bersama relawan telah membersihkan infrastruktur dan mendirikan dapur umum di dua titik pengungsian untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Helikopter milik TNI AU dikerahkan untuk mendistribusikan logistik berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. Dapur umum yang dikelola oleh personel TNI-Polri dan relawan terus beroperasi untuk menyediakan makanan siap saji bagi para pengungsi di dua titik pengungsian utama. Koordinasi lintas sektor antara BPBD, Dinas Sosial, dan TNI-Polri digiatkan untuk mempercepat proses evakuasi dan memastikan layanan kesehatan serta kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.
Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana susulan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mitigasi jangka pendek dan penguatan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana. Selain itu, pendataan kerusakan infrastruktur, rumah warga, dan fasilitas umum tengah dilakukan untuk menjadi dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, peristiwa banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kesiapsiagaan di wilayah terpencil, terutama dalam hal aksesibilitas dan logistik darurat. Disarankan agar pemerintah daerah segera menyusun rencana kontingensi berbasis skenario bencana hidrometeorologi, meningkatkan investasi pada infrastruktur tahan bencana, serta mengoptimalkan peran pos komando (posko) tanggap darurat di tingkat kecamatan agar respon terhadap bencana serupa dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
