Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara resmi merilis Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Nasional edisi terbaru tahun 2026. Hasil pemetaan tersebut mengidentifikasi sebanyak 100 kabupaten/kota di Indonesia yang masih masuk dalam kategori daerah rawan pangan. Daerah-daerah tersebut terkonsentrasi di wilayah Indonesia Timur, meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta beberapa daerah di Sulawesi dan Jawa yang memiliki indikator ketahanan pangan rendah.
Metodologi Pemetaan dan Indikator Kerawanan Pangan
Pemetaan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bappenas menggunakan analisis terhadap tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan, akses ekonomi masyarakat terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan yang tercermin dari status gizi. Indikator spesifik yang digunakan dalam pemetaan ini meliputi:
- Rasio konsumsi terhadap produksi beras di tingkat kabupaten/kota
- Tingkat kemiskinan yang memengaruhi daya beli masyarakat terhadap pangan
- Prevalensi stunting pada balita sebagai indikator pemanfaatan pangan
- Akses terhadap air bersih yang memengaruhi kualitas konsumsi pangan
Daerah yang masuk kategori rawan pangan umumnya memiliki kombinasi indikator negatif pada aspek-aspek tersebut. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.
Implikasi dan Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah
Rilis peta ketahanan pangan ini dimaksudkan sebagai acuan perencanaan intervensi pemerintah yang lebih terarah dan spesifik lokasi. Bappenas mendorong kementerian/lembaga teknis serta pemerintah daerah untuk menggunakan data hasil pemetaan dalam menyusun program prioritas. Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan meliputi:
- Pengembangan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan
- Diversifikasi tanaman pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada beras
- Penguatan sistem logistik dan distribusi pangan antardaerah
- Program penanganan stunting yang terintegrasi dengan ketahanan pangan
Dengan implementasi program-program tersebut, diharapkan jumlah daerah rawan pangan dapat menurun secara signifikan dalam kurun waktu menengah. Pemerintah daerah diharapkan menjadikan peta ini sebagai acuan dalam menyusun rencana pembangunan daerah (RPD) dan anggaran prioritas untuk ketahanan pangan.
