Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Makassar menerbitkan peringatan dini untuk potensi cuaca ekstrem di kawasan pegunungan Provinsi Sulawesi Selatan pada rentang waktu 4 hingga 6 Juni 2026. Peringatan ini menyoroti ancaman peningkatan intensitas hujan yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, terutama di wilayah-wilayah dengan topografi pegunungan. Berdasarkan analisis kerawanan bencana, empat kabupaten diidentifikasi memiliki risiko tinggi terdampak fenomena ini, yaitu:
- Kabupaten Luwu Utara
- Kabupaten Luwu
- Kabupaten Tana Toraja
- Kabupaten Enrekang
Perkiraan cuaca menunjukkan potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, menciptakan kondisi yang kritis bagi kestabilan lereng dan kapasitas aliran sungai.
Analisis Fenomena Atmosfer dan Dampak Teritorial
Dr. Ahmad Faizal, Kepala BMKG Stasiun Makassar, menjelaskan akar penyebab peningkatan ancaman ini. Faktor utama berasal dari fenomena atmosfer skala regional yang tengah aktif, khususnya Madden-Julian Oscillation (MJO) atau gelombang atmosfer dan daerah konvergensi (pertemuan angin). Interaksi kedua fenomena ini mendorong pertumbuhan awan konvektif yang masif di wilayah Sulawesi bagian selatan, sehingga berpotensi menghasilkan curah hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi yang relatif lama. Kondisi ini sangat berbahaya apabila terjadi di daerah pegunungan, di mana lereng curam dan kapasitas tanah jenuh air dapat dengan cepat berubah menjadi ancaman banjir bandang dan tanah longsor.
Secara spasial, ancaman terbesar diarahkan kepada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu dan permukiman yang berada di lereng dengan kemiringan tinggi. BMKG mengimbau masyarakat di zona-zona rawan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari segala aktivitas di sekitar sungai atau tebing pada saat hujan turun. Pemantauan terhadap tanda-tanda alam seperti air sungai yang tiba-tiba keruh, suara gemuruh dari hulu, atau retakan tanah di lereng harus dilakukan secara cermat.
Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan Mitigasi Risiko
Menyikapi peringatan dini dari BMKG, pemerintah daerah di tingkat kabupaten telah mengaktifkan mekanisme kesiapsiagaan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masing-masing. Langkah-langkah antisipatif yang telah dan sedang dilakukan mencakup penyiapan tim reaksi cepat, pemastian kesiapan peralatan logistik dan evakuasi, serta penguatan posko bencana di tingkat kecamatan. Masyarakat diimbau untuk secara proaktif memantau perkembangan informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, baik website, aplikasi, maupun media sosial.
Strategi mitigasi jangka pendek yang digalakkan adalah intensifikasi sosialisasi prosedur evakuasi mandiri kepada komunitas di lokasi rawan. Upaya ini bertujuan membangun kapasitas swadaya masyarakat dalam merespons tanda-tanda awal bahaya sebelum bantuan dari otoritas tiba. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPBD, lembaga teknis, dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam menyebarluaskan informasi dan membangun sistem peringatan berbasis komunitas yang efektif.
Dari perspektif tata kelola teritorial, situasi ini menggarisbawahi pentingnya memperbarui dan memanfaatkan pemetaan kerawanan bencana berbasis data spasial dan klimatologi yang akurat. Data peringatan dini seperti ini harus segera diterjemahkan menjadi arahan operasional yang spesifik untuk setiap desa atau kelurahan dalam zonasi rawan. Pemerintah daerah di empat kabupaten terdampak perlu memperkuat koordinasi lintas batas administrasi, terutama dalam pengelolaan DAS lintas wilayah, serta meninjau kesiapan infrastruktur pengendali banjir dan sistem drainase di kawasan permukiman yang rentan.
