Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Kupang resmi merilis peta terbaru pemetaan kerawanan gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (27/9). Berdasarkan analisis sejarah seismik dan pergerakan lempeng tektonik aktif di kawasan busur Sunda dan Banda, lima kabupaten ditetapkan dalam kategori rawan tinggi. Kepala Stasiun BMKG Kupang, Agus Santoso, mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan infrastruktur serta memperkuat sistem mitigasi bencana menghadapi potensi gempa susulan.
Pemetaan kerawanan gempa terbaru ini mempertimbangkan tidak hanya catatan sejarah kegempaan tetapi juga analisis pergerakan lempeng tektonik di kawasan busur Sunda dan Banda. Informasi ini krusial untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap bencana, terutama di daerah-daerah terpencil yang rawan dampak gempa. Sepanjang tahun 2024, Stasiun BMKG Kupang mencatat sebanyak 50 kali gempa bumi dengan kekuatan kecil hingga menengah mengguncang berbagai wilayah di NTT, menjadi dasar signifikan dalam penyusunan peta kerawanan ini.
Lima Kabupaten Rawan Tinggi dan Data Seismik Terkini
Berdasarkan hasil pemetaan, lima kabupaten di NTT yang masuk kategori rawan tinggi adalah:
- Kabupaten Sikka
- Kabupaten Ende
- Kabupaten Flores Timur
- Kabupaten Lembata
- Kabupaten Alor
Data gempa sepanjang 2024 yang mencapai 50 kali guncangan menjadi dasar signifikan dalam penyusunan peta ini. BMKG menekankan bahwa pemetaan ini bukan sekadar dokumen teknis, melainkan landasan utama bagi kebijakan mitigasi bencana daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten di NTT diminta untuk segera mengadopsi hasil pemetaan ini dalam setiap perencanaan pembangunan.
Rekomendasi Mitigasi Infrastruktur dan Tata Ruang
Menanggapi hasil pemetaan tersebut, Kepala BMKG Stasiun Kupang menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap standar konstruksi bangunan publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan, khususnya di lima kabupaten kategori rawan tinggi. Pemerintah daerah diwajibkan mengadopsi kode bangunan tahan gempa yang lebih ketat serta memperketat pengawasan proses konstruksi. Lebih lanjut, peta kerawanan ini harus diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar tidak terdapat pemukiman atau pusat kegiatan ekonomi di zona sesar aktif.
Kepala BMKG juga mengingatkan bahwa mitigasi struktural saja tidak cukup; diperlukan juga penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi risiko gempa dan pelatihan evakuasi mandiri secara berkala. Sebagai tindak lanjut konkret, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menjadwalkan simulasi evakuasi massal di Kabupaten Sikka pada pekan mendatang. Latihan ini akan melibatkan berbagai unsur, termasuk BPBD, TNI, Polri, serta relawan kebencanaan, untuk menguji efektivitas jalur evakuasi, titik kumpul sementara, dan sistem peringatan dini berbasis komunitas.
Kepala BMKG menambahkan bahwa daerah terpencil di Flores Timur, Lembata, dan Alor harus menjadi perhatian khusus dalam penguatan sistem peringatan dini dan aksesibilitas jalur evakuasi. Pemerintah daerah diharapkan menjadikan peta kerawanan ini sebagai acuan dalam menyusun rencana kontingensi dan mengalokasikan anggaran kebencanaan secara tepat sasaran. Langkah kolaboratif antara BMKG, pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi terkait menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana gempa di NTT.
