Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis peta rawan kekeringan yang mencakup 64 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara pada September 2026. Pemetaan ini disusun berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi puncak fenomena El Nino terjadi pada Oktober 2026. Kepala BNPB, Suharyanto, menyatakan bahwa wilayah paling rentan meliputi 15 kabupaten di Jawa Timur, 12 kabupaten di Jawa Tengah, dan 11 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah antisipasi dini menjadi prioritas mengingat potensi bencana hidrometeorologi yang semakin meluas akibat perubahan iklim.
Pemetaan Kerawanan dan Wilayah Prioritas
Berdasarkan peta yang dirilis oleh BNPB, wilayah dengan kekurangan air tanah kategori tinggi mencakup tiga daerah prioritas utama, yaitu Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta), Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), dan Kabupaten Ngada (Nusa Tenggara Timur). Ketiga daerah tersebut menghadapi keterbatasan infrastruktur air serta ketergantungan tinggi pada sumber air lama yang rentan mengalami kekeringan. Adapun sebaran kabupaten/kota yang masuk kategori rawan kekeringan dirinci sebagai berikut:
- Provinsi Jawa Timur: 15 kabupaten/kota
- Provinsi Jawa Tengah: 12 kabupaten/kota
- Provinsi Nusa Tenggara Barat: 11 kabupaten/kota
- Provinsi Jawa Barat dan Banten: 10 kabupaten/kota
- Provinsi DI Yogyakarta: 5 kabupaten/kota
- Provinsi Nusa Tenggara Timur: 11 kabupaten/kota
Peta kerawanan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah mitigasi. BNPB menekankan bahwa puncak El Nino pada Oktober 2026 akan meningkatkan intensitas kekeringan secara signifikan, sehingga seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus memperkuat kesiapsiagaan sebelum memasuki masa kritis. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk meminimalkan dampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat.
Langkah Mitigasi dan Respons Daerah
Menghadapi potensi meluasnya bencana kekeringan, BNPB menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh wilayah rawan untuk menyiagakan mobil tangki air dan pompa air. Selain itu, BNPB berkoordinasi dengan TNI Angkatan Udara untuk mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah yang mengalami penurunan curah hujan ekstrem. Langkah konkret juga telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, seperti di Kabupaten Gunungkidul, di mana Bupati menginstruksikan pembentukan tim siaga kekeringan di 144 desa dan memetakan 17 titik rawan. Masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih dapat melapor melalui call center 112. Pendataan dampak akan berlangsung hingga akhir September dengan evaluasi mingguan bersama pemerintah provinsi.
Respons serupa dilakukan oleh BPBD Pacitan dan Ngada dengan mendirikan posko darurat serta memonitoring ketersediaan air di tempat penampungan. Pemerintah daerah diharapkan aktif melakukan sosialisasi hemat air dan memperkuat sistem penyimpanan air hujan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan truk tangki. Langkah ini menjadi penting mengingat proyeksi BNPB bahwa frekuensi bencana kekeringan akan meningkat seiring dengan perubahan pola iklim global. Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu menyusun rencana kontingensi kekeringan yang terintegrasi dengan program ketahanan pangan dan air bersih, serta memperkuat sistem peringatan dini berbasis data BMKG. Kolaborasi antara pusat dan daerah, termasuk penguatan kapasitas logistik dan sumber daya manusia, menjadi fondasi utama dalam mengurangi risiko dampak El Nino terhadap kehidupan masyarakat.
