Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) akan mengajukan keberatan administratif sebagai langkah awal gugatan hukum terhadap pemerintah pusat dan daerah terkait tewasnya 108 penyintas di lokasi pengungsian pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Data WALHI hingga Jumat (25/9/2026) mencatat total korban jiwa akibat bencana gempa NTT mencapai 156 orang, dengan 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa dan 108 lainnya meninggal di tenda-tenda pengungsian. Kepala Divisi Penguatan Organisasi WALHI Nasional, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, menegaskan bahwa tingginya angka kematian di tenda darurat merupakan bukti kegagalan negara dalam melindungi warga pascabencana. Krisis kemanusiaan ini menambah deretan panjang permasalahan di wilayah pengungsian yang hingga kini belum tertangani secara optimal oleh pemerintah daerah.
Korban Jiwa Meningkat Akibat Krisis di Pengungsian
Hingga saat ini, sekitar 46.461 warga NTT masih bertahan di tenda darurat dengan lebih dari 103 ribu rumah dilaporkan rusak. WALHI bersama para relawan mendampingi sekitar 450 titik pengungsian mandiri yang belum sepenuhnya tersentuh bantuan dan layanan pemerintah. Di lokasi pengungsian, para penyintas menghadapi berbagai krisis yang memperparah kondisi mereka, antara lain:
- Krisis air bersih yang memicu dehidrasi dan penyakit kulit.
- Minimnya pasokan pangan bergizi sehingga menyebabkan malnutrisi.
- Buruknya sanitasi yang meningkatkan risiko wabah penyakit.
- Terbatasnya fasilitas kesehatan untuk penanganan lansia dan balita.
- Paparan cuaca panas ekstrem yang memicu komplikasi kesehatan, terutama pada kelompok rentan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan pascagempa di NTT belum berjalan efektif, dan pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tanggap darurat yang ada. Krisis kemanusiaan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memicu masalah sosial lainnya, termasuk indikasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan di sekitar tenda darurat.
Desakan Audit dan Pemenuhan Hak Penyintas
WALHI juga menemukan indikasi kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di sekitar tenda darurat, menandakan belum adanya sistem perlindungan yang memadai bagi perempuan dan anak selama masa tanggap darurat. Organisasi ini mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah konkret berikut:
- Audit terbuka penyebab kematian 108 pengungsi untuk memastikan akuntabilitas pemerintah.
- Pemenuhan kebutuhan dasar penyintas secara cepat dan merata di seluruh titik pengungsian.
- Asesmen komprehensif kerugian sosial, ekonomi, dan ekologis warga sebagai dasar perencanaan rehabilitasi.
Pemerintah daerah NTT bersama pemerintah pusat harus segera merespons desakan ini agar tidak terjadi lagi kelalaian yang merenggut nyawa di masa tanggap darurat. Rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah antara lain memperkuat koordinasi dengan lembaga kemanusiaan, menyediakan pos kesehatan keliling, dan memastikan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak di pengungsian. Langkah ini penting untuk mencegah meluasnya dampak krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di NTT pascagempa.
