Polres Metro Tangerang Kota (Tangkot) mengoperasikan 22 pos pantau sebagai bagian dari Operasi Cipta Kondisi untuk mencegah gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kota Tangerang. Langkah ini diambil untuk memastikan situasi Kamtibmas tetap kondusif, dengan fokus pada penanganan potensi kejahatan jalanan. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari menegaskan bahwa penyiagaan pos pantau bertujuan mengantisipasi gangguan seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), tawuran, balap liar, aktivitas geng motor, hingga kepemilikan senjata tajam secara ilegal.
Strategi Operasional Penanganan Kerawanan di Kota Tangerang
Operasi ini dilaksanakan melalui struktur komando yang dimulai dengan apel dan arahan kepada seluruh personel pengamanan di setiap Polsek jajaran Polres Metro Tangerang Kota. Kemudian, petugas gabungan menjalankan tiga bentuk patroli utama: patroli kewilayahan untuk cakupan luas, patroli dialogis untuk interaksi langsung dengan komunitas, dan penguatan strong point di lokasi-lokasi spesifik yang telah teridentifikasi rawan pada jam-jam tertentu. Pendekatan ini menggabungkan aspek preventif dan proaktif dalam menjaga keamanan teritorial Kota Tangerang. Selain patroli, dilakukan juga pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kelompok remaja atau pemuda yang menunjukkan indikasi atau berada dalam situasi yang dicurigai dapat memicu tindak kriminal.
Kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan Elemen Masyarakat
Untuk memperkuat jaringan Pengawasan, Polisi secara aktif menyambangi pos kamling di berbagai lingkungan. Di sana, dilakukan dialog dengan:
- Warga masyarakat umum
- Ketua RT/RW sebagai representasi struktur administratif dasar
- Petugas keamanan lingkungan atau perumahan (security)
Laporan situasi selama pelaksanaan operasi menunjukkan bahwa kondisi di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota aman dan kondusif, tanpa ditemukan kejadian menonjol yang mengancam Kamtibmas. Komando Polres menyampaikan bahwa intensitas patroli dan fungsi pos pantau akan terus ditingkatkan, dengan penekanan khusus pada wilayah-wilayah yang berdasarkan data historis dan analisis dinamis dianggap memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi terhadap gangguan keamanan.
Dalam konteks pemerintahan daerah, operasi ini memberikan catatan strategis penting bagi Pemerintah Kota Tangerang. Sinergi antara aparat kepolisian dan struktur pemerintah daerah, khususnya dalam pendataan dan pemetaan lokasi rawan, perlu ditingkatkan melalui forum komunikasi rutin. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan integrasi data operasional pos pantau ke dalam sistem Pemetaan Kerawanan Wilayah daerah untuk perencanaan program pengembangan komunitas yang lebih tepat sasaran, terutama di area dengan indikasi gangguan Kamtibmas tinggi. Langkah ini akan memperkuat pendekatan keamanan berbasis wilayah (territorial security-based approach) sebagai bagian dari tata kelola kota yang responsif.
