Gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 5,1 kembali mengguncang wilayah Laut Banda, Provinsi Maluku, pada Jumat, 2 Oktober 2026, pukul 11.20 WIT. Peristiwa ini merupakan rangkaian dari gempa utama magnitudo 6,8 yang terjadi sehari sebelumnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa susulan tersebut tidak berpotensi tsunami, sehingga masyarakat di pesisir diminta tetap tenang namun waspada terhadap kemungkinan getaran lanjutan. Pemerintah Provinsi Maluku dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon telah mengerahkan tim untuk memeriksa kondisi bangunan, khususnya di Kepulauan Tanimbar dan Maluku Tenggara.
Kronologi dan Data Seismik Wilayah
Berdasarkan laporan resmi BMKG, pusat gempa susulan berada di kedalaman 35 kilometer dengan koordinat episenter 6,78 Lintang Selatan dan 131,45 Bujur Timur. Lokasi ini masuk dalam Zona Subduksi Banda yang dikenal aktif secara seismik. Guncangan dirasakan dalam skala III-IV MMI di beberapa kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Data kerawanan wilayah yang perlu dicatat antara lain:
- Ketinggian permukiman pesisir di Kecamatan Saumlaki dan Kecamatan Tanimbar Utara rata-rata 2–5 meter di atas permukaan laut, sehingga rentan terhadap tsunami meskipun saat ini tidak ada ancaman.
- Infrastruktur bangunan di Pulau Yamdena dan Pulau Larat sebagian besar menggunakan konstruksi kayu dan beton tidak bertulang, meningkatkan risiko kerusakan akibat gempa berulang.
- Jumlah penduduk di Kecamatan Wuarlabobar mencapai 12.000 jiwa, memerlukan jalur evakuasi yang memadai untuk antisipasi gempa besar berikutnya.
Rangkaian gempa ini mencatat lebih dari 15 kali susulan dalam 48 jam terakhir, dengan magnitudo bervariasi antara 3,8 hingga 5,1. Masyarakat di wilayah pesisir diminta untuk terus waspada terhadap kemungkinan gempa susulan lanjutan yang masih dapat terjadi.
Respons Pemerintah Daerah dan Koordinasi Penanganan
Gubernur Maluku mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat agar tidak terpancing informasi palsu atau hoaks pasca-gempa. BPBD bersama TNI-Polri telah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi warga yang mengalami trauma, terutama di pulau-pulau kecil seperti Pulau Wetar dan Pulau Romang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) turut mengirim tim pemantau aktivitas seismik ke wilayah terdampak guna memberikan data akurat bagi pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi ini menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan dan mengurangi risiko dampak lanjutan.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah Maluku perlu segera mengevaluasi sistem peringatan dini tsunami di Kepulauan Tanimbar dan Maluku Tenggara. Peningkatan kesiapsiagaan melalui simulasi rutin serta penguatan bangunan tahan gempa menjadi rekomendasi prioritas. Masyarakat diharapkan terus mengikuti arahan dari BPBD dan BMKG, serta memanfaatkan kanal informasi resmi untuk menghindari kepanikan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat diperlukan untuk meminimalkan kerugian jiwa dan harta benda akibat fenomena seismik yang masih berpotensi terjadi di wilayah Maluku.
