Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melaporkan bahwa hingga hari ke-21 operasi SAR, tim penyelam gabungan telah mengevakuasi 50 jasad korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Kalimantan Selatan pada Minggu, 13 September 2026. Kepala Basarnas, Mohammad Syafii, menyatakan bahwa penyelaman menjadi metode utama evakuasi dengan rata-rata dilaksanakan empat sampai lima sortie per hari. Operasi ini melibatkan dua sampai tiga tim yang masing-masing beranggotakan lima penyelam, dengan jadwal penyelaman setiap pukul 09.00–16.00 WITA.
Operasi Penyelaman dan Tantangan di Lokasi Kejadian
Operasi penyelaman yang berlangsung di perairan Kalimantan Selatan tersebut menghadapi berbagai keterbatasan teknis di lapangan. Tim penyelam gabungan harus bekerja dalam visibilitas bawah air yang sangat rendah akibat sedimen dan debris, keberadaan benda tajam dari reruntuhan kapal, serta potensi paparan bahan kimia dari tumpahan minyak. Kondisi ini meningkatkan risiko disorientasi dan keselamatan bagi para penyelam. Meski demikian, upaya evakuasi terus berjalan dengan dukungan penuh dari Basarnas dan instansi terkait.
Berdasarkan laporan Basarnas, hingga Sabtu, 3 Oktober 2026 pukul 22.00 WITA, data komposit mencatat sebanyak 188 orang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifes kapal. Rinciannya adalah 108 orang selamat dan 80 orang meninggal dunia. Dengan demikian, masih terdapat 55 korban yang belum ditemukan. Basarnas memutuskan untuk melanjutkan operasi SAR dengan waktu yang fleksibel, melibatkan seluruh instansi yang telah berpartisipasi sejak awal.
Peta Kerawanan dan Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah
Kecelakaan kapal tenggelam ini menunjukkan pentingnya pemetaan kerawanan wilayah perairan di Kalimantan Selatan. Beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah antara lain:
- Kepatuhan terhadap standar keselamatan pelayaran, termasuk kelayakan kapal dan jumlah penumpang sesuai manifes.
- Kesiapan sarana dan prasarana SAR di perairan rawan kecelakaan, termasuk ketersediaan tim penyelam profesional.
- Koordinasi lintas instansi antara Basarnas, TNI AL, Polairud, dan pemerintah daerah dalam penanganan darurat.
- Sistem peringatan dini cuaca dan informasi kondisi perairan bagi operator kapal.
Berdasarkan perkembangan operasi SAR tersebut, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis untuk memitigasi risiko kecelakaan serupa. Evaluasi menyeluruh terhadap regulasi keselamatan transportasi laut dan pengawasan operasional kapal harus menjadi prioritas. Selain itu, peningkatan kapasitas tim SAR daerah dan penyediaan peralatan selam yang memadai dapat mempercepat respons terhadap kondisi darurat.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama instansi terkait sebaiknya membentuk gugus tugas keselamatan pelayaran yang bertugas melakukan audit berkala terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan daerah. Langkah ini tidak hanya mengurangi risiko kecelakaan kapal, tetapi juga memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana transportasi laut. Sinergi antara Basarnas, pemerintah daerah, dan operator kapal mutlak diperlukan agar proses evakuasi dan pencarian korban berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.
