Isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tengah eskalasi konflik bersenjata di Papua kembali mencuat di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81. Tiga kepala negara kawasan Pasifik menyoroti secara spesifik kondisi keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya, yang didorong oleh serangkaian insiden penembakan terhadap warga sipil dalam tiga bulan terakhir. Pemerintah Daerah setempat mencatat bahwa kekerasan bersenjata yang melibatkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) terus mengintensifkan ketegangan dan memicu krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Data dari instansi keamanan teritorial menunjukkan bahwa sejak 2021, pola kekerasan ini telah mengakibatkan pengungsian massal di beberapa distrik, terutama di Kabupaten Maybrat.
Kronologi Kekerasan Bersenjata di Wilayah Papua dan Papua Barat Daya
Berdasarkan laporan dari instansi keamanan teritorial, tercatat tiga insiden penembakan fatal yang secara langsung mengancam keselamatan warga sipil. Peristiwa ini terjadi di sejumlah distrik pada rentang Agustus hingga September 2024:
- 9 September 2024: Tiga pegawai negeri sipil Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak oleh TPNPB di Distrik Muliama, Wamena, Provinsi Papua.
- 22 September 2024: Enam warga sipil menjadi korban penembakan di Distrik Samboga, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.
- 13 Agustus 2024: Tiga warga sipil (Anike Fatie, Selviana Sory, dan Silvester Assem) tewas di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
Hingga saat ini, belum ada satu pun pelaku penembakan yang ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penegakan hukum di tengah konflik bersenjata yang berlarut-larut. Pemerintah Indonesia, melalui pernyataan di forum PBB, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas dugaan pelanggaran HAM. Namun, ketiadaan proses hukum yang transparan terhadap pelaku membuat warga sipil terus hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian.
Krisis Kemanusiaan dan Respons Pemerintah Daerah
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang telah membentuk panitia khusus menyimpulkan bahwa saat ini tengah terjadi krisis kemanusiaan di Papua. Sejak 2021, banyak warga dari berbagai distrik di Kabupaten Maybrat terus mengungsi akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, telah mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah pusat untuk menarik tentara non-organik dari Maybrat. Langkah ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan menciptakan rasa damai di kalangan masyarakat setempat. Namun, permintaan tersebut belum mendapat respons konkret, sementara gelombang pengungsian terus berlanjut. Instansi keamanan teritorial mencatat bahwa indikator kerawanan wilayah seperti akses layanan dasar, mobilitas warga, dan aktivitas ekonomi di distrik-distrik terdampak mengalami penurunan signifikan.
Kompleksitas penanganan keamanan di wilayah Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif di luar sektor keamanan semata. Rekomendasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait adalah mendorong percepatan proses hukum bagi para pelaku kekerasan, memperkuat mekanisme perlindungan warga sipil, serta mengintegrasikan program kesejahteraan dan dialog dengan tokoh masyarakat setempat untuk mengurai akar konflik. Tanpa langkah terpadu yang mencakup penegakan hukum dan pemulihan sosial, risiko mengulangi siklus kekerasan di Papua dan Papua Barat Daya akan tetap tinggi.
