Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melaporkan lonjakan signifikan jumlah titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional per Sabtu, 26 September 2026. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla Nasional (SiPongi) pada pukul 21.15 WIB, terdeteksi sebanyak 331 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, meningkat 118 titik dibandingkan hari sebelumnya yang tercatat 213 titik. Peningkatan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah di enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Peningkatan Hotspot dan Sebaran Wilayah Terdampak
Lonjakan jumlah hotspot tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, yang melonjak drastis dari 6 titik menjadi 40 titik. Provinsi Sumatera Selatan juga mencatatkan peningkatan signifikan, meskipun data spesifik tidak dirinci oleh Kemenhut. Empat provinsi prioritas lainnya—yaitu Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat—juga mengalami peningkatan, meskipun tidak sedrastis Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Berikut rincian sebaran peningkatan hotspot yang terpantau:
- Kalimantan Selatan: dari 6 titik menjadi 40 titik hotspot (peningkatan 567%).
- Sumatera Selatan: mengalami kenaikan signifikan yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.
- Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat: mencatat peningkatan, butuh pengawasan intensif.
Fenomena ini mengindikasikan potensi ancaman kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat serta kelancaran transportasi di wilayah terdampak. Pemerintah daerah di provinsi-provinsi tersebut diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan secara optimal.
Kesiapsiagaan Armada Udara dan Operasi Penanggulangan
Sebagai langkah antisipasi dan penanggulangan, pemerintah telah menyiagakan sebanyak 61 unit armada udara. Armada tersebut terdiri dari 17 unit yang dialokasikan untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk operasi water bombing (pengeboman air). Dari jumlah tersebut, sebanyak 55 unit telah berada dalam status siaga operasi. Selain pengamanan udara, Kemenhut bersama lembaga terkait juga mengerahkan operasi darat berupa patroli, verifikasi, pemadaman, dan pembasahan lahan secara intensif di titik-titik rawan kebakaran.
Masyarakat di daerah terdampak diimbau untuk memantau kualitas udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, menggunakan masker, serta tidak melakukan pembakaran lahan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan titik api kepada petugas karhutla setempat. Langkah ini penting untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi yang lebih besar.
Catatan Strategis bagi Pemerintah Daerah: Peningkatan hotspot di wilayah prioritas menuntut kesiapsiagaan yang lebih optimal. Pemerintah daerah perlu mengintensifkan patroli terpadu di titik-titik rawan, memperkuat sosialisasi larangan pembakaran lahan kepada masyarakat, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla, seperti posko pemadam dan peralatan water bombing. Koordinasi dengan Kemenhut dan lembaga terkait harus diperkuat untuk memastikan respons cepat dan efektif terhadap setiap peningkatan hotspot yang terdeteksi.
