Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat melalui siaga udara dan darat terpadu. Langkah ini diambil menyusul lonjakan signifikan jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi). Hingga Jumat, 2 Oktober 2026 pukul 21.10 WIB, terdeteksi 1.271 titik panas secara nasional, meningkat 689 titik dari hari sebelumnya. Dalam data tersebut, enam provinsi prioritas karhutla menyumbang 726 titik panas, dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat sebagai kontributor tertinggi.
Peningkatan Titik Panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
Data SiPongi mencatat bahwa Kalimantan Tengah mengalami kenaikan titik panas dari 205 menjadi 355 titik, sementara Kalimantan Barat melonjak dari nihil menjadi 246 titik. Kenaikan drastis di Kalimantan Barat menjadi perhatian serius Kemenhut, mengingat tingginya kerawanan lahan gambut yang rentan terbakar dan sulit dipadamkan. Wilayah dengan konsentrasi titik panas tinggi ini menjadi prioritas utama dalam operasi karhutla. Berikut rincian sebaran titik panas di provinsi prioritas lainnya:
- Sumatera Selatan: 83 titik panas
- Kalimantan Selatan: 42 titik panas
- Jambi dan provinsi prioritas lainnya: mencatat angka signifikan sesuai pemantauan SiPongi
Secara keseluruhan, enam provinsi prioritas menyumbang 726 titik panas dari total nasional. Lonjakan signifikan di Kalimantan Barat yang sebelumnya nihil mengindikasikan perlunya kewaspadaan ekstra, terutama di kawasan gambut yang berpotensi memicu kebakaran meluas dan menjalar bawah permukaan.
Operasi Udara dan Darat Terpadu untuk Pengendalian Karhutla
Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, Kemenhut menyiagakan 61 unit armada udara yang terdiri dari 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk operasi water bombing. Operasi udara ini berjalan paralel dengan penguatan operasi darat yang melibatkan Manggala Agni, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, serta masyarakat. Fokus utama penanganan diberikan pada kebakaran lahan gambut, di mana bara api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan tanah, sehingga memerlukan pemadaman intensif. Upaya pemadaman darat mencakup patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan, pembasahan, dan pendinginan guna mencegah pengulangan kejadian (re-ignition).
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat perlu meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi lintas sektor, terutama dalam pengelolaan lahan gambut dan pengawasan titik api. Penguatan sistem peringatan dini dan mobilisasi sumber daya secara cepat menjadi kunci untuk menekan risiko meluasnya karhutla. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan dan pentingnya menjaga ekosistem gambut harus terus digencarkan, mengingat potensi kebakaran yang masih tinggi hingga akhir musim kemarau.
