Konflik perbatasan antar-desa di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bereskalasi menjadi kerusuhan pada tanggal 4 Juni 2026. Insiden yang melibatkan warga Desa Kiantar (Kecamatan Taliwang) dan Desa Serading (Kecamatan Seteluk) mengakibatkan dua korban luka-luka akibat lemparan batu dan telah dilarikan ke Puskesmas terdekat. Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Drs. Muhammad Arif, M.H., melaporkan bahwa Polres setempat telah mengamankan lokasi kejadian dan menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait insiden kekerasan ini.
Kronologi dan Akar Konflik Batas Wilayah Desa
Menurut keterangan resmi kepolisian, kerusuhan diawali dengan aksi unjuk rasa dari warga salah satu desa yang merasa lahannya diambil untuk kepentingan pembangunan jalan oleh desa tetangga. Ketegangan yang sudah berlangsung ini kemudian memicu bentrok fisik antar massa kedua pihak, dengan alat-alat pertanian digunakan sebagai senjata. Menanggapi eskalasi ini, aparat keamanan segera menerjunkan 50 personel gabungan TNI dan Polri untuk melakukan pengamanan dan mencegah meluasnya konflik. Situasi ini menandai titik puncak dari sengketa batas wilayah yang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun tanpa penyelesaian yang definitif.
- Lokasi Konflik: Perbatasan antara Desa Kiantar, Kec. Taliwang dan Desa Serading, Kec. Seteluk, Kab. Sumbawa Barat.
- Indikator Kerawanan: Sengketa lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan, penggunaan kekerasan fisik, dan penggunaan alat pertanian sebagai senjata.
- Respons Aparat: Pengamanan lokasi oleh 50 personel gabungan dan penetapan 5 orang sebagai tersangka.
Respon Pemerintah Daerah dan Langkah Mediasi Struktural
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, telah merespons situasi dengan membentuk tim verifikasi ulang batas desa. Tim ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci sebagai upaya mediasi yang lebih komprehensif. Bupati Sumbawa Barat secara khusus menekankan urgensi penyelesaian konflik ini, bukan hanya sebagai persoalan administrasi kewilayahan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta mencegah gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pembentukan tim verifikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi struktural jangka panjang.
- Komposisi Tim Verifikasi: Melibatkan kepala adat, perangkat desa dari kedua belah pihak, dan surveyor independen.
- Tujuan Strategis: Menetapkan batas definitif yang disepakati semua pihak dan memiliki kekuatan hukum.
- Konteks Kebijakan: Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa kewilayahan secara damai dan berdasar pada data teknis yang akurat.
Insiden kerusuhan ini menjadi pengingat penting bagi seluruh tingkat pemerintahan daerah mengenai sensitivitas dan potensi eskalasi dari sengketa administrasi kewilayahan, terutama di tingkat desa. Penyelesaian yang lambat atau tidak tuntas dapat dengan mudah berubah menjadi ancaman terhadap ketertiban umum dan keamanan bersama. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat perlu mempercepat proses verifikasi dan penetapan batas oleh tim yang telah dibentuk, serta memastikan seluruh tahapan mediasi berjalan transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat kedua desa. Koordinasi yang intensif antara BPN, Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat sangat krusial untuk mencegah terulangnya kekerasan dan mencapai resolusi damai yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif.
