Polda Sumatera Selatan telah mengerahkan satu kompi Brimob untuk melakukan mediasi dan mencegah eskalasi konflik lahan di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Ketegangan terkait sengketa seluas 450 hektar yang melibatkan masyarakat adat dengan sebuah perusahaan perkebunan ini berpotensi meluas, dengan lokasi fokus di Desa Tanjung Baru dan Desa Suka Raja. Pengerahan personel keamanan ini merupakan langkah antisipatif untuk membuka ruang dialog dan mencegah konflik horizontal.
Pemetaan Kronologi dan Indikator Kerawanan Konflik di Tanjung Raja
Berdasarkan pemantauan Posko Terpadu Tramtib Provinsi Sumatera Selatan, ketegangan di lapangan telah meningkat dalam sepekan terakhir dengan tercatatnya tiga kali bentrok ringan. Pemetaan situasi menunjukkan pola yang memerlukan kewaspadaan tinggi dari pemerintah daerah. Rincian situasi yang telah dipetakan adalah sebagai berikut:
- Lokasi Kejadian: Kawasan sengketa lahan di dua desa dalam wilayah administratif Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir.
- Korban dan Kerugian: Tercatat dua warga masyarakat dan satu petugas keamanan perusahaan mengalami luka-luka ringan akibat bentrokan.
- Akar Permasalahan: Klaim tumpang tindih antara dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tahun 2018 dengan klaim tanah ulayat masyarakat adat setempat.
- Indikator Kerawanan Wilayah: Adanya dukungan massa dari desa-desa tetangga dengan kasus serupa, meningkatkan potensi perluasan konflik secara horizontal.
Situasi ini telah masuk dalam pemantauan harian dan dinilai memerlukan pendekatan multidimensi, tidak hanya dari aspek keamanan tetapi juga penyelesaian tenurial yang komprehensif untuk menjaga stabilitas keamanan teritorial di wilayah tersebut.
Respons Kelembagaan dan Strategi Mediasi Pemerintah Daerah Ogan Ilir
Menanggapi potensi eskalasi ini, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah membentuk tim verifikasi lintas dinas. Tim ini bertugas menelusuri dan mengklarifikasi dasar hukum dari kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai langkah awal resolusi konflik melalui jalur administratif. Secara paralel, Kapolda Sumatera Selatan menegaskan bahwa pengerahan personel Brimob difokuskan untuk menciptakan ruang dialog yang kondusif, bukan untuk tindakan represif.
Strategi ini selaras dengan upaya sistematis mencegah konflik lahan agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas dan kompleks. Posisi Brimob di lapangan berperan sebagai penjaga netralitas dan penjamin keamanan proses mediasi. Keterlibatan aktif pemerintah daerah melalui tim verifikasi menunjukkan komitmen penyelesaian secara hukum, meskipun kompleksitas dokumen dan klaim sejarah atas tanah ulayat memerlukan ketelitian ekstra dan pendekatan yang sensitif terhadap dinamika sosial masyarakat.
Proses resolusi ini harus mempertimbangkan dengan cermat potensi solidaritas antar-desa, yang telah menjadi peringatan khusus dalam pemetaan kerawanan. Pemerintah Daerah Ogan Ilir perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh adat untuk meredam narasi yang dapat memicu mobilisasi massa, sambil mempercepat proses verifikasi administratif untuk memberikan kepastian hukum yang menjadi dasar penyelesaian konflik yang berkelanjutan di wilayah Sumatera Selatan.
