Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Ilyas Alamsyah, menyatakan keyakinannya bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Provinsi Papua dapat diberantas dalam waktu dua tahun. Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media di Jakarta pada Jumat, 4 Oktober 2026, sebagai penegasan komitmen TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah teritorial Indonesia timur. Menurut data intelijen TNI, saat ini terdapat sekitar 25 kelompok KKB yang aktif beroperasi di Papua, dengan jumlah personel diperkirakan mencapai 350 orang.
Data Sebaran dan Karakteristik Operasi KKB di Papua
Mayjen Ilyas merinci bahwa kelompok-kelompok tersebut tersebar di sejumlah kabupaten rawan, antara lain:
- Kabupaten Intan Jaya
- Kabupaten Puncak
- Kabupaten Nduga
- Kabupaten Maybrat
Wilayah-wilayah ini menjadi fokus utama operasi TNI karena tingginya aktivitas kelompok bersenjata yang kerap mengganggu pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pangdam menekankan bahwa TNI menerapkan pendekatan teritorial yang mengisolasi KKB dari dukungan masyarakat sipil. "Kami tidak hanya mengandalkan operasi militer, tetapi juga memperkuat peran pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan dan kesejahteraan warga," ujarnya. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan untuk memetakan titik-titik rawan secara periodik.
Pendekatan Komprehensif: Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat
Pangdam Cenderawasih menyoroti pentingnya sinergi antara aspek keamanan dan pembangunan ekonomi sebagai solusi jangka panjang. Operasi keamanan yang dilakukan TNI dan Polri tidak hanya bertujuan menekan pergerakan KKB, tetapi juga membuka akses pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan layanan kesehatan di wilayah pedalaman. Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang kerap dimanfaatkan KKB untuk merekrut anggota baru. "Dengan kerja sama yang solid antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa, target pemberantasan KKB dalam dua tahun dapat tercapai," tegas Mayjen Ilyas. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan di Papua.
Catatan strategis bagi pemerintah daerah: percepatan realisasi program pembangunan di wilayah konflik, seperti Intan Jaya dan Nduga, perlu menjadi prioritas anggaran daerah. Selain itu, penguatan peran kepala distrik dan tokoh masyarakat dalam forum koordinasi keamanan sangat diperlukan untuk memutus rantai dukungan logistik dan informasi yang menguntungkan KKB. Dengan langkah terpadu, pemberantasan KKB bukan hanya target operasional, melainkan investasi jangka panjang bagi stabilitas Papua.
