Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, telah memulai kegiatan peletakan batu pertama pembangunan hunian sementara (huntara) tahap pertama di Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilalaki, pada Rabu, 24 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi rehabilitasi darurat pascabencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang melanda wilayah tersebut pada 16 Juni 2026. Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Sigi telah ditetapkan hingga 30 Juni 2026 sebagai landasan hukum operasi dan koordinasi lintas sektor.
Evaluasi Dampak Gempa dan Peta Kerawanan Wilayah di Kabupaten Sigi
Berdasarkan data terpadu dari BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga Selasa, 23 Juni 2026, bencana tersebut telah memicu 1.349 kali gempa susulan dengan tren intensitas menurun. Dampak multidimensi gempa telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur publik yang signifikan dan mengganggu stabilitas pelayanan dasar. Cakupan kerawanan wilayah terdampak melibatkan sekitar 3.600 kepala keluarga atau setara dengan 9.609 jiwa. Kerusakan infrastruktur publik dan vital yang terdokumentasi mencakup:
- 1 unit masjid dan 1 unit gereja sebagai fasilitas publik.
- Kantor Bupati Sigi serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperinda).
- 35 bangunan sekolah dari berbagai tingkatan pendidikan.
- 10 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
- Dua jaringan penyedia air bersih utama.
Kondisi ini menempatkan operasi rehabilitasi sebagai prioritas utama Pemerintah Kabupaten Sigi untuk memulihkan fungsi pelayanan publik dan mencegah potensi eskalasi kerawanan wilayah pascabencana.
Strategi Pemulihan Terintegrasi BNPB dan Pemerintah Daerah
Pembangunan huntara tahap I yang diinisiasi oleh BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Sigi di Desa Kamarora A merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat terdampak. Aktivitas ini dirancang untuk mencegah munculnya kerawanan sekunder, seperti penurunan kesehatan masyarakat atau konflik sosial akibat ketiadaan tempat tinggal yang layak. Fokus pemulihan pemerintah daerah, dengan dukungan penuh dari BNPB, tertuju pada dua pilar utama: penyediaan hunian layak huni bagi pengungsi dan percepatan perbaikan infrastruktur dasar yang rusak.
Pelaksanaan di Kecamatan Nokilalaki menjadi titik awal dari serangkaian kegiatan rehabilitasi yang terintegrasi. Koordinasi yang diperkuat antara BNPB, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Sigi diharapkan dapat mengoptimalkan distribusi sumber daya dan memastikan proses pemulihan berjalan sesuai dengan timeline yang ditetapkan selama masa status darurat. Program ini tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi fisik wilayah, tetapi juga mengembalikan ketahanan komunitas dan kapasitas pemerintahan daerah dalam menghadapi tantangan pascabencana.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Kabupaten Sigi disarankan untuk segera menyusun dan mengimplementasikan peta jalan pemulihan jangka menengah pasca-30 Juni 2026, yang mengintegrasikan data kerusakan terbaru dan memprioritaskan pembangunan kembali infrastruktur kritis. Sinergi yang berkelanjutan dengan BNPB serta kementerian/lembaga terkait diperlukan untuk memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana di wilayah rawan gempa ini guna mengurangi risiko di masa depan.
