Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara resmi meluncurkan Peta Kerawanan Wilayah Integratif (PKWI) di Graha Pena Banyuwangi. Peluncuran yang dipimpin oleh Bupati Ipuk Fiestiandani tersebut melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, serta didukung oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam proses pemetaan. Inisiatif kebijakan daerah ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana alam dan kerawanan sosial maupun infrastruktur di seluruh 25 kecamatan di Banyuwangi. Langkah ini merupakan implementasi dari kebijakan daerah dalam pengelolaan risiko bencana yang komprehensif.
Hasil Identifikasi Wilayah Rawan Bencana dan Konflik Sosial
Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan yang dilakukan secara integratif, terdapat tiga kecamatan yang masuk kategori rawan tinggi terhadap bencana alam, yaitu Kecamatan Glenmore, Licin, dan Srono. Ketiga wilayah tersebut menghadapi ancaman longsor dan banjir lahar dingin dari Gunung Ijen yang signifikan. Sementara itu, dari aspek kerawanan sosial, Kecamatan Banyuwangi Kota dan Rogojampi tercatat rawan konflik sosial terkait sengketa lahan tambak. Indikator yang digunakan dalam pemetaan meliputi data risiko bencana alam, konflik sosial, tingkat kriminalitas, dan kerentanan infrastruktur di masing-masing kecamatan. Berikut adalah rincian wilayah berdasarkan hasil pemetaan kerawanan:
- Kecamatan Glenmore, Licin, dan Srono: rawan tinggi longsor dan banjir lahar dingin.
- Kecamatan Banyuwangi Kota dan Rogojampi: rawan konflik sosial akibat sengketa lahan tambak.
- Seluruh 25 kecamatan dipetakan secara integratif dengan data multi-sektor dari Bappeda dan BPBD.
Pemetaan kerawanan ini menjadi acuan awal bagi pemerintah daerah untuk menyusun strategi mitigasi yang lebih terarah. Dengan adanya identifikasi wilayah rawan tinggi, langkah intervensi dapat difokuskan pada area yang membutuhkan penanganan prioritas.
Integrasi Data dan Pembaruan Berkala untuk Mitigasi Bencana
Peta Kerawanan Wilayah Integratif ini akan diperbarui setiap triwulan untuk memastikan data yang digunakan selalu aktual. Selain itu, PKWI akan diintegrasikan dengan sistem peringatan dini (early warning) milik BPBD Banyuwangi, sehingga respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Bupati Ipuk menekankan bahwa pemetaan kerawanan ini merupakan bagian dari kebijakan daerah dalam pengelolaan risiko bencana secara komprehensif. Kerja sama dengan ITB juga memastikan metodologi pemetaan berbasis ilmiah dan akurat. Keberadaan PKWI diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana kontinjensi dan alokasi sumber daya mitigasi.
Secara strategis, langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengintegrasikan data multi-sektor untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah. Potensi bencana alam di wilayah rawan tinggi perlu menjadi prioritas utama intervensi, khususnya pada Kecamatan Glenmore, Licin, dan Srono. Sementara itu, kerawanan sosial di Banyuwangi Kota dan Rogojampi juga harus mendapat perhatian serius dalam forum koordinasi lintas sektor. Rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah adalah memprioritaskan intervensi di wilayah-wilayah dengan kategori rawan tinggi, baik dari aspek bencana alam maupun sosial, serta memperkuat sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan pemetaan ini guna meminimalkan risiko dan dampak terhadap masyarakat.
