Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, secara resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan mulai 6 Oktober 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan data dan laporan komprehensif dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi yang mencatat sebanyak 12 kecamatan mengalami krisis air bersih. Penetapan status ini menjadi langkah awal dalam mobilisasi sumber daya dan upaya penanganan darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Wilayah Terdampak dan Skala Krisis Air Bersih
Berdasarkan data BPBD Banyuwangi, dua belas kecamatan yang dinyatakan dalam status siaga darurat kekeringan meliputi:
- Kecamatan Glenmore
- Kecamatan Sempu
- Kecamatan Tegalsari
- Kecamatan Songgon
- Kecamatan Genteng
- Kecamatan Gambiran
- Kecamatan Purwoharjo
- Kecamatan Cluring
- Kecamatan Muncar
- Kecamatan Bangorejo
- Kecamatan Pesanggaran
- Kecamatan Siliragung
Total krisis air bersih ini berdampak pada 45 desa yang tersebar di dua belas kecamatan tersebut, meliputi sekitar 21.000 Kepala Keluarga (KK) atau setara dengan 85.000 jiwa. Kondisi ini diperparah dengan mulai mengeringnya sumur bor dan sumber mata air di wilayah perbukitan akibat kemarau panjang yang melanda sebagian besar wilayah Banyuwangi. Selain itu, sektor pertanian menghadapi ancaman serius dengan potensi gagal panen di lahan tadah hujan seluas 3.700 hektare, yang menjadi indikator kerawanan lain yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah.
Upaya Penanganan dan Antisipasi Dampak Lanjutan
Dalam merespons situasi darurat ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengerahkan 12 tangki air setiap hari yang didistribusikan melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta melibatkan relawan untuk menjangkau wilayah-wilayah terdampak. Langkah ini diambil untuk memastikan pasokan air bersih tetap tersedia bagi masyarakat selama masa darurat. Kepala BPBD Banyuwangi, Amir Hidayat, menyampaikan bahwa potensi gagal panen di lahan tadah hujan menjadi perhatian serius karena dapat memperluas dampak krisis. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, telah mengambil langkah strategis dengan mengajukan permohonan bantuan air bersih ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah daerah juga menjalin komunikasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) untuk mempersiapkan kemungkinan dilakukannya modifikasi cuaca apabila kondisi kekeringan semakin meluas. Upaya ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam menangani bencana kekeringan yang bersifat multisektor.
Secara strategis, penetapan status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Banyuwangi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem ketahanan air dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Koordinasi lintas sektor, termasuk dengan TNI AU dan BNPB, serta optimalisasi peran PDAM dan relawan dalam distribusi air bersih perlu terus didorong. Pemerintah daerah juga disarankan untuk menyusun peta kerawanan kekeringan yang lebih komprehensif guna mengantisipasi dampak serupa di musim kemarau mendatang, terutama pada sektor pertanian dan penyediaan air baku rumah tangga. Langkah ini akan menjadi investasi jangka panjang dalam membangun ketahanan wilayah terhadap bencana kekeringan.
