Palembang — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi memperpanjang status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 10 Oktober 2026. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dalam rapat koordinasi di Posko Terpadu Karhutla Palembang pada 28 September 2026. Perpanjangan status tersebut ditempuh berdasarkan pemetaan titik rawan karhutla terbaru yang menunjukkan peningkatan kerawanan di sejumlah kabupaten/kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan bersama instansi terkait mencatat eskalasi indikasi kebakaran yang signifikan, terutama di wilayah dengan konsentrasi lahan gambut dan hutan sekunder.
Pemetaan Titik Rawan dan Wilayah Prioritas Penanganan
Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, terdapat penambahan sebanyak 20 desa dalam kategori rawan tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Desa-desa rawan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan kini terkonsentrasi di tiga kabupaten prioritas, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Banyuasin. Sepanjang September 2026, ketiga wilayah tersebut mencatatkan total 340 titik hotspot, menjadikannya penyumbang terbesar indikasi kebakaran di provinsi ini. Kepala BPBD Sumatera Selatan Aprizal menjelaskan, pemetaan kerawanan turut mempertimbangkan faktor anomali iklim yang menyebabkan kemarau panjang, sehingga potensi penyebaran titik api semakin besar. Rincian wilayah rawan yang menjadi prioritas penanganan adalah sebagai berikut:
- Kabupaten Ogan Komering Ilir: 145 titik hotspot dengan dominasi lahan gambut.
- Kabupaten Musi Banyuasin: 110 titik hotspot tersebar di area perkebunan dan hutan sekunder.
- Kabupaten Banyuasin: 85 titik hotspot dengan konsentrasi di lahan gambut dan semak belukar.
Mobilisasi Personel dan Anggaran Cepat Tanggap
Dalam rangka respons cepat terhadap karhutla di Sumatera Selatan, BPBD bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mengaktifkan posko karhutla di 17 kabupaten/kota. Dukungan operasional diperkuat dengan penempatan dua unit helikopter water bombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang untuk mempercepat pemadaman dari udara. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyediakan anggaran cepat tanggap sebesar Rp12 miliar untuk mobilisasi personel dan peralatan.
Gubernur Sumatera Selatan menginstruksikan seluruh camat dan kepala desa di wilayah rawan untuk mengaktifkan patroli terpadu serta melakukan penegakan hukum preventif guna menekan pertumbuhan titik api. Kepala BPBD Sumatera Selatan Aprizal juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik bagi perseorangan maupun korporasi.
Perpanjangan status siaga darurat ini hendaknya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengintensifkan koordinasi lintas sektor dan memperkuat sistem peringatan dini di tingkat desa. Penguatan posko terpadu, keterlibatan masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci dalam menekan risiko karhutla dan menjaga wilayah Sumatera Selatan dari dampak kebakaran lahan yang lebih luas.
