Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, resmi meningkatkan status kesiapsiagaan bencana menyusul rangkaian gempa susulan yang mengguncang wilayah tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Selatan melaporkan bahwa sejak gempa utama bermagnitudo 5,8 yang terjadi pada awal pekan, telah tercatat lebih dari 15 kali gempa susulan dengan magnitudo bervariasi. Peningkatan status ini menjadi langkah konkret dalam merespons potensi kerawanan yang mengancam permukiman di daerah pesisir dan dataran rendah.
Berdasarkan data administrasi pemerintahan, wilayah Halmahera Selatan mencakup sejumlah kecamatan yang tersebar di gugusan pulau, seperti Kecamatan Bacan, Obi, dan Gane Barat. Kondisi geografis yang berada di kawasan rangkaian gunung api dan sesar aktif menjadikan daerah ini rentan terhadap guncangan tektonik. Oleh karena itu, kebijakan penguatan kesiapsiagaan diambil sebagai bagian dari mitigasi berbasis kerawanan wilayah yang selama ini menjadi prioritas pemerintah daerah.
Langkah Kesiapsiagaan dan Pemantauan Intensif di Lapangan
Dalam rangka menekan risiko dampak bencana, Pemkab Halmahera Selatan melalui BPBD mengaktifkan posko bencana 24 jam yang terintegrasi dengan pusat kendali informasi. Posko ini berfungsi sebagai pusat komando pemantauan aktivitas gempa susulan, pendistribusian logistik, serta pelayanan publik yang membutuhkan data akurat. Selain itu, pemantauan dilakukan secara intensif menggunakan seismograf yang bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui PVMBG.
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dan relawan kebencanaan telah disiagakan di sejumlah titik rawan, khususnya kawasan pesisir yang berpotensi mengalami tsunami. Beberapa langkah kesiapsiagaan yang telah dilakukan antara lain:
- Penyiapan jalur evakuasi dan titik kumpul aman di lima kecamatan yang masuk zona rawan tinggi.
- Sosialisasi evakuasi mandiri kepada warga di sekolah-sekolah dan permukiman pesisir.
- Pemeriksaan ketersediaan logistik dan peralatan evakuasi, seperti perahu karet dan alat komunikasi darurat.
- Pemasangan tanda peringatan gempa dan gelombang di lokasi strategis.
Kepala BPBD Halmahera Selatan menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga partisipasi aktif masyarakat. “Masyarakat harus memahami pola evakuasi mandiri, karena waktu tanggap darurat sangat terbatas. Kami terus menggencarkan simulasi dan edukasi kebencanaan hingga ke tingkat desa,” ujarnya dalam laporan yang diterima tim Swara Teritori.
Koordinasi Strategis dengan BNPB dan Penguatan Rencana Kontinjensi
Peningkatan status kesiapsiagaan bencana di Halmahera Selatan tidak lepas dari koordinasi strategis dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat. Pemkab telah mengajukan dukungan peralatan pemantauan seismik tambahan serta asistensi teknis untuk penyusunan rencana kontinjensi yang lebih rinci. Hal ini bertujuan untuk memetakan skenario terburuk, termasuk potensi tanah longsor dan likuifaksi yang sering menyertai gempa susulan.
Selain itu, kajian risiko yang dilakukan bersama PVMBG menunjukkan bahwa sebagian besar permukiman di Halmahera Selatan berdiri di atas tanah lunak yang dapat memperkuat getaran gempa. Oleh karena itu, Pemkab berencana mengintegrasikan data kerawanan tersebut ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai instrumen pengurangan risiko jangka panjang. Kerja sama lintas sektor melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga terus diperkuat untuk memastikan alur informasi berjalan satu arah dan cepat.
Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa yang signifikan, namun kerusakan ringan pada beberapa fasilitas umum tercatat terjadi. Pemkab Halmahera Selatan berkomitmen untuk terus memperbarui data dan melakukan evaluasi berkala setiap enam jam melalui posko utama.
Catatan Strategis bagi Pemerintah Daerah
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem peringatan dini berbasis komunitas yang terhubung langsung dengan masjid dan pengeras suara di pesisir. Selain itu, penguatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam manajemen darurat serta penyediaan dana kontingensi yang memadai menjadi kebutuhan mendesak mengingat intensitas aktivitas tektonik di kawasan ini cenderung meningkat. Investasi jangka panjang pada mitigasi struktural, seperti pembangunan bangunan tahan gempa untuk fasilitas publik, juga harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan langkah tersebut, tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana gempa di Halmahera Selatan dapat ditekan secara signifikan.
