Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus pada 27–28 September 2026 yang mengungkap bahwa pemetaan kerawanan wilayah belum sepenuhnya menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Forum yang melibatkan akademisi dan praktisi tersebut merekomendasikan setiap pemerintah daerah (Pemda) menyinkronkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan indeks rawan bencana, konflik sosial, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 393 wilayah memiliki tingkat kerawanan bencana kategori sedang hingga tinggi. Ironisnya, alokasi anggaran daerah untuk mitigasi dalam APBD rata-rata hanya tiga persen dari total belanja daerah, menandakan ketidakselarasan antara risiko dan alokasi sumber daya.
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dengan Pemetaan Kerawanan
Usulan penyelarasan RPJMD dengan pemetaan kerawanan disampaikan sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana dan konflik sosial. Indeks rawan bencana yang dikeluarkan BNPB mencakup ancaman banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan kekeringan, sedangkan indeks konflik sosial dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memetakan potensi ketegangan horizontal. Menurut para akademisi, tanpa integrasi data kerawanan ke dalam dokumen perencanaan, alokasi anggaran daerah cenderung reaktif dan tidak tepat sasaran. Rektor Universitas Bengkulu, Yudi Novrial, menegaskan bahwa pemetaan kerawanan harus dimutakhirkan setiap tahun melalui pelibatan seluruh perangkat daerah. Pemerintah daerah juga perlu membangun sistem informasi geografis (SIG) terintegrasi untuk memantau perubahan tingkat kerawanan secara real-time.
Indikator utama yang perlu diintegrasikan dalam pemetaan kerawanan meliputi:
- Frekuensi kejadian bencana di wilayah masing-masing;
- Tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat;
- Kapasitas kelembagaan daerah dalam penanggulangan bencana.
Data dari BPBD, Kesbangpol, dan Dinas Sosial harus disatukan dalam satu peta kerawanan multi-ancaman. Evaluasi berkala setiap enam bulan diperlukan untuk menyesuaikan prioritas alokasi anggaran daerah tanggap darurat dan mitigasi.
Dampak Pemetaan pada Efektivitas Tanggap Darurat dan Perencanaan Jangka Panjang
Studi kasus penyusunan peta rawan banjir di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa pemetaan yang akurat mampu menurunkan waktu tanggap darurat secara signifikan. Rektor Yudi Novrial memberikan contoh konkret: setelah peta rawan banjir diterapkan, waktu respons dari laporan kejadian hingga evakuasi menurun dari dua jam menjadi hanya 45 menit. Efisiensi ini tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga menekan biaya penanganan darurat. Namun, Yudi menekankan bahwa peta kerawanan tidak boleh hanya digunakan untuk tanggap darurat semata. Pemda diharapkan menjadikannya sebagai dasar perencanaan jangka panjang, termasuk dalam pembangunan infrastruktur tahan bencana, penataan ruang, dan sistem peringatan dini.
Catatan strategis: Pemerintah daerah diharapkan segera mengintegrasikan pemetaan kerawanan ke dalam RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, serta mengalokasikan anggaran daerah secara proporsional untuk mitigasi bencana. Langkah ini tidak hanya meningkatkan ketahanan wilayah, tetapi juga menjamin efektivitas belanja daerah dalam menghadapi ancaman multidimensi. Dengan demikian, sinergi antara data kerawanan, perencanaan, dan anggaran daerah menjadi kunci terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap risiko.
