Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil mengungkap modus operandi baru dalam upaya penyusupan orang dan barang dari Papua Nugini (PNG) ke wilayah Indonesia melalui jalur laut di perbatasan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, menyatakan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan sejumlah penyusup di jalur darat yang selama ini menjadi fokus utama pengawasan. Peralihan modus ini menunjukkan tingginya adaptasi kelompok ilegal terhadap pengawasan ketat di perbatasan darat, sehingga mereka mengalihkan aktivitasnya ke pesisir pantai yang panjang dan sulit dipantau.
Modus Operandi Penyusupan di Pesisir Merauke
Berdasarkan keterangan Kapolda Papua, para penyusup menggunakan perahu kecil dan melakukan penyeberangan pada malam hari untuk menghindari patroli. Titik-titik masuk yang dimanfaatkan tersebar di sepanjang garis pantai Kabupaten Merauke yang berbatasan langsung dengan PNG. Adapun barang yang diselundupkan melalui jalur laut cukup beragam, antara lain:
- Barang kebutuhan sehari-hari (sembako) yang diperkirakan ilegal karena tidak melalui prosedur bea cukai.
- Minuman keras (alkohol) yang dilarang di sejumlah wilayah adat di Papua.
- Senjata rakitan dan amunisi yang berpotensi meningkatkan konflik horizontal.
- Bahan bakar minyak (BBM) yang dijual lebih murah, tetapi merugikan pendapatan negara.
Aktivitas penyusupan ini tidak hanya mengancam aspek ekonomi, tetapi juga keamanan dan kedaulatan wilayah. Dengan panjang garis pantai perbatasan RI-PNG mencapai lebih dari 800 kilometer dan kondisi geografis yang berliku, pengawasan yang hanya mengandalkan satu institusi menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, sinergi antarinstansi menjadi prasyarat mutlak dalam menutup celah kerawanan di wilayah perbatasan laut Papua.
Penguatan Pengawasan Terintegrasi dan Rekomendasi Strategis
Menanggapi modus baru tersebut, Polri bersama TNI dan Bea Cukai meningkatkan pengawasan terintegrasi di wilayah perbatasan laut. Langkah konkret yang diambil meliputi penambahan pos pengamatan di titik-titik strategis pesisir, intensifikasi patroli laut gabungan pada jam rawan malam hari, serta penggunaan teknologi penginderaan jarak jauh seperti radar pantai. Kapolda Papua menegaskan bahwa kerja sama lintas instansi menjadi kunci utama dalam memperkuat keamanan di kawasan perbatasan Kabupaten Merauke.
Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke diimbau untuk aktif berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam menyediakan data kependudukan pesisir dan memberikan dukungan logistik bagi pos-pos pengamatan yang baru. Selain itu, penguatan regulasi daerah tentang pengawasan lalu lintas barang di wilayah pesisir perlu segera dilakukan. Pemberdayaan masyarakat nelayan sebagai mitra intelijen juga menjadi langkah strategis untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara dini. Tanpa sinergi antara kebijakan daerah dan operasi keamanan, potensi kerawanan di perbatasan laut akan terus menjadi ancaman serius bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
