Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ribka Haluk, telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah pada tanggal 17 Mei 2026. Forum ini secara khusus difokuskan pada penyelesaian konflik strategis berupa perang suku antara Suku Lany dan Suku Yali di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya, yang telah terjadi selama periode 6 hingga 15 Mei 2026. Rapat koordinasi ini merupakan langkah responsif pemerintah untuk menangani insiden yang mengancam stabilitas dan keamanan teritorial wilayah tersebut.
Komponen dan Fokus dalam Rapat Koordinasi Teritorial
Rapat koordinasi dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan daerah dan keamanan yang relevan, menunjukkan tingkat kepentingan nasional atas penyelesaian konflik ini. Kehadiran Wamendagri dan komponen Forkopimda Kabupaten Jayawijaya, bersama dengan unsur TNI dan Polri setempat, membentuk koordinasi multidimensi. Diskusi dalam rapat mengarah pada penanganan dampak langsung konflik serta penyusunan langkah pencegahan berkelanjutan dengan pendekatan yang holistik.
- Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo
- Bupati Jayawijaya, Atenius Murip
- Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom
- Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli
- Seluruh anggota Forkopimda Kabupaten Jayawijaya
- Unsur TNI dan Polri setempat
Koordinasi intens antara berbagai level pemerintahan ini menjadi fondasi utama dalam merancang penyelesaian yang mencakup rehabilitasi infrastruktur, pemulihan sosial, dan penguatan kelembagaan.
Langkah Strategis dan Rencana Implementasi Penyelesaian
Hasil rapat koordinasi menghasilkan beberapa poin tindakan strategis yang akan diimplementasikan secara bertahap untuk mengatasi akar masalah dan memulihkan kondisi wilayah yang rawan. Langkah-langkah ini dirancang sebagai model penyelesaian konflik yang efektif dan preventif bagi daerah lain di Papua Pegunungan.
- Rehabilitasi Infrastruktur: Peninjauan dan pembangunan kembali jembatan gantung di Kampung Logonoba yang ambruk akibat konflik.
- Pemulihan Sosial-Ekonomi: Pendataan serta pembangunan rumah warga yang rusak untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.
- Penanganan Korban: Pembaruan data korban jiwa untuk memastikan akuntabilitas dan dasar perencanaan bantuan.
- Pemantauan Keamanan: Penetapan pertemuan rutin dengan aparat keamanan untuk pemantauan situasi dan pencegahan konflik baru.
- Penguatan Regulasi: Dorongan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyusun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) atau Peraturan Daerah (Perdasi) tentang pencegahan konflik perang suku sebagai landasan hukum yang lebih kuat.
Pemerintah juga secara resmi mengimbau seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, untuk menjaga keamanan dan persatuan, serta menahan diri dari tindakan atau provokasi yang dapat memperkeruh situasi dan menghambat proses pemulihan.
Koordinasi yang intens antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dianggap sebagai kunci utama untuk menjaga stabilitas wilayah pasca konflik. Pemerintah daerah perlu memastikan implementasi langkah-langkah strategis ini secara konsisten dan terukur, serta memperkuat sistem pemantauan kerawanan teritorial berbasis data untuk mendukung pencegahan konflik berkelanjutan.
