Sebanyak 230 personel gabungan TNI-Polri resmi dikerahkan ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada Minggu (27/9/2026), dalam rangka penguatan keamanan teritorial dan penanggulangan sisa jaringan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Pengiriman personel ini dilakukan menyusul ditemukannya peta jaringan teror yang berhasil disita di Desa Argomulyo. Satgas Operasi Madago Raya akan memperbarui pemetaan daerah rawan berdasarkan dokumen intelijen tersebut, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang selama ini menjadi titik transit aktivitas kelompok bersenjata.
Pemetaan Wilayah Rawan di Empat Kecamatan
Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah mengungkapkan bahwa hasil analisis sementara menunjukkan terdapat sembilan kampung di empat kecamatan yang masuk kategori zona rawan teror. Keempat kecamatan tersebut meliputi Poso Kota Selatan, Tentena, Lore Utara, dan Lore Barat. Daerah-daerah ini diidentifikasi sebagai jalur transit dan persembunyian sisa jaringan MIT yang masih aktif melakukan gerilya. Adapun sembilan kampung yang dimaksud tersebar di wilayah perkotaan hingga pedalaman pegunungan Lore.
- Kecamatan Poso Kota Selatan: dua kampung dengan akses langsung ke jalur sungai dan hutan sekunder;
- Kecamatan Tentena: tiga kampung yang berbatasan dengan kawasan Danau Poso dan menjadi titik logistik;
- Kecamatan Lore Utara: dua kampung di lereng pegunungan dengan medan sulit dijangkau;
- Kecamatan Lore Barat: dua kampung yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lore Lindu.
Pemetaan ini akan diunggah ke aplikasi Sispotpolri untuk dijadikan dasar koordinasi tindakan preventif antara TNI dan Polri hingga Desember 2026. Masyarakat diimbau untuk segera melapor kepada aparat setempat apabila mengetahui aktivitas mencurigakan di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini penting untuk mencegah meluasnya pengaruh jaringan teror dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Poso.
Operasi Terpadu dan Dukungan Logistik
Dalam operasi ini, TNI AD menerjunkan tim penjinak bom (jihandak) dan satuan intelijen khusus untuk ditugaskan di wilayah pegunungan Lore yang dikenal memiliki kontur ekstrem. Kapolri juga menginstruksikan agar disiapkan bantuan terjun payung logistik guna memastikan pasokan kebutuhan personel di lapangan tetap terpenuhi. Langkah ini diambil mengingat medan akses darat yang terbatas dan rawan penyergapan oleh sisa kelompok MIT.
Operasi terpadu ini tidak hanya mengedepankan pendekatan militer, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dalam aspek deradikalisasi dan pembinaan masyarakat. Koordinasi lintas sektor dilakukan secara intensif dengan pemerintah Kabupaten Poso dan Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan program keamanan terintegrasi dengan pembangunan sosial. Satgas Operasi Madago Raya menegaskan bahwa seluruh personel akan beroperasi dengan mengedepankan hak asasi manusia dan protokol hukum yang berlaku.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso diharapkan dapat memperkuat peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini serta menjalin komunikasi dengan tokoh agama dan masyarakat di empat kecamatan rawan tersebut. Sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memutus mata rantai jaringan teror secara permanen, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap keamanan di wilayah Poso.
