Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi memperjuangkan permohonan mutasi 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Kabupaten Rote Ndao yang bertugas di Provinsi Papua Pegunungan. Langkah ini diambil menyusul insiden penembakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan Wili Mbuik—salah satu anggota keluarga dari para ASN tersebut—di Kabupaten Jayawijaya. Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menegaskan bahwa keselamatan ASN menjadi prioritas utama mengingat adanya ancaman susulan yang diterima pasca-peristiwa itu. Permohonan mutasi ini telah disampaikan langsung ke pemerintah pusat melalui pertemuan dengan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Komjen Pol. (Purn.) Purwadi Arianto, di Jakarta pada Jumat, 25 September 2024.
Kronologi Ancaman dan Data Wilayah Rawan
Rombongan yang terdiri atas tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap keselamatan diri dan keluarga mereka. Berdasarkan laporan yang diterima Pemerintah Provinsi NTT, para ASN tersebut mendapat ancaman langsung pasca-insiden penembakan Wili Mbuik. Beberapa di antaranya bahkan menerima pesan intimidasi dari pihak yang diduga terkait KKB. Situasi ini memperkuat urgensi pemindahan segera ke daerah yang lebih aman, seperti kembali ke NTT atau ke wilayah lain di luar Papua.
- Lokasi Tugas: Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
- Jumlah ASN Terdampak: 21 orang (7 PNS dan 14 PPPK).
- Korban Jiwa: Wili Mbuik, anggota keluarga ASN, tewas ditembak KKB.
- Ancaman Lanjutan: Intimidasi via pesan dan kontak langsung pasca-insiden.
Pemerintah Provinsi NTT menilai bahwa kondisi keamanan di wilayah tersebut belum stabil, sehingga percepatan mutasi menjadi langkah strategis untuk melindungi sumber daya manusia daerah. Wakil Gubernur Johni Asadoma menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan terus mendorong Kementerian PAN-RB serta instansi terkait untuk memberikan solusi cepat.
Mekanisme Mutasi dan Perlindungan ASN di Wilayah Rawan
Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri PAN-RB, Kementerian PAN-RB menyatakan bahwa proses mutasi untuk ASN berstatus PNS dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan administratif, termasuk persetujuan dari instansi asal dan instansi tujuan. Sementara itu, untuk PPPK yang hubungan kerjanya berdasarkan kontrak, diperlukan penanganan khusus. Pemerintah pusat diminta untuk menyusun kebijakan yang memungkinkan pemindahan PPPK tanpa melanggar ketentuan kontrak, misalnya melalui alih tugas atau penempatan ulang dengan masa kontrak yang disesuaikan.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah NTT dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan direkomendasikan untuk memperkuat koordinasi dalam percepatan proses mutasi ASN di wilayah rawan konflik. Selain itu, perlu adanya peningkatan pengamanan di lingkungan kerja ASN, khususnya di kawasan yang menjadi target operasi KKB, melalui sinergi dengan TNI dan Polri.
