Wamendagri Ribka Haluk Kawal Langsung Perdamaian Konflik Suku di Wamena

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk turun langsung mengawal prosesi perdamaian konflik perang suku di Mapolres Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Sabtu (23/5/2026). Prosesi tersebut ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik dan penandatanganan surat pernyataan damai yang disaksikan pemerintah pusat, daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ribka Haluk menegaskan bahwa keamanan merupakan syarat mutlak untuk pembangunan daerah. Menurut Wamendagri, pemerintah tidak akan mampu menjalankan pembangunan secara maksimal apabila kondisi keamanan tidak kondusif. Ia menekankan pentingnya menciptakan kondisi aman terlebih dahulu sebagai fondasi pembangunan. Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyebut perdamaian adat sebagai langkah penting untuk menghentikan siklus konflik antarsuku yang terus berulang di wilayah tersebut. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat memastikan akan melakukan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonsiliasi pascakonflik. Langkah tersebut termasuk penanganan rumah-rumah warga yang terdampak akibat konflik perang suku tersebut. Kehadiran Wamendagri secara langsung menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung penyelesaian konflik vertikal dan horizontal di daerah rawan konflik seperti Papua Pegunungan.