Regional
Konflik Agraria di Mesuji, Lampung, Berpotensi Meluas, Pemerintah Daerah Dimediasi
Konflik agraria di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Lampung, yang menyangkut sengketa 800 hektar lahan berpotensi mel...
Analisis
Analisis Potensi Konflik Pengelolaan Tambang di Kabupaten Morowali Utara
Lembaga Kajian Strategis Daerah Sulawesi Tengah mengidentifikasi tiga titik panas konflik pengelolaan tambang di Kabupat...
Regional
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Merevisi Rencana Tata Ruang untuk Mitigasi Konflik Agraria
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026-2045 sebagai strategi mitigasi kon...
Regional
Pemprov dan Warga Bakung Udik Sepakat Tolak Intimidasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria
Pemerintah Provinsi Lampung dan perwakilan masyarakat dari Kampung Bakung Udik, Bakung Ilir, dan Bakung Rahayu di Kecama...
Regional
Polda Jatim Bentuk Satgas Khusus Antisipasi Konflik Lahan di Wilayah Tapal Kuda
Polda Jawa Timur membentuk Satgas Khusus Pencegahan Konflik Lahan yang berfokus beroperasi di enam kabupaten wilayah Tap...
Regional
Pemprov Kalimantan Barat Rilis Pemetaan Titik Rawan Konflik Agraria di 10 Kabupaten
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan pemetaan titik rawan konflik agraria yang mengidentifikasi 47 titik pot...
Regional
Massa Bertahan hingga Malam di DPRD Kaltim, Tokoh Adat Sampaikan Petisi Kedaulatan Warga
Massa aksi yang melibatkan warga dan tokoh adat bertahan hingga malam di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Samarind...
Regional
Banyak Kasus Lahan Masyarakat Dicaplok Perusahaan, Pemprov Kalteng Kaji Perda Perlindungan Tanah Ulayat
Pemprov Kalimantan Tengah merespons eskalasi konflik agraria dengan mengkaji Perda Perlindungan Tanah Ulayat, menargetka...
Analisis
Kajian Akademis: Potensi Konflik Agraria Meningkat di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah
Kajian akademis UGM mengidentifikasi peningkatan potensi konflik agraria di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah denga...
Regional
Pemkab Halmahera Selatan Luncurkan Peta Digital Konflik Agraria untuk 5 Kecamatan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah meluncurkan Peta Digital Konflik Agraria sebagai instrumen kebijakan berbas...
Regional
Kebijakan "Satu Peta" NTB Targetkan Selesaikan 120 Sengketa Tanah Kawasan Hutan
Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan fase kedua kebijakan 'Satu Peta' yang menargetkan penyelesaian 120 sengketa tanah di...
Regional
Polda Kalimantan Barat Bentuk Satgas Antisipasi Konflik Agraria di 5 Kabupaten
Polda Kalimantan Barat membentuk Satgas Pengamanan dan Penyelesaian Konflik Agraria untuk mengantisipasi eskalasi sengke...