Aksi unjuk rasa pendukung pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa, 2 Juni 2026, mengalami dinamika ketegangan. Aparat keamanan gabungan menangani potensi konflik sosial berupa aksi saling dorong antara massa dan personel pengamanan saat massa berupaya mendekati kawasan pelabuhan untuk menyampaikan tuntutan. Inti tuntutan aksi adalah mendesak Pemerintah Pusat segera mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan merealisasikan pembentukan PPS.
Pengelolaan Keamanan di Kawasan Objek Vital Nasional
Kapolsek KP3 Poto Tano, Ipda Rino Ansori, menyatakan bahwa pengamanan dilakukan guna memastikan aksi berjalan aman dan tertib, tanpa mengganggu layanan publik di objek vital nasional berupa pelabuhan penyeberangan tersebut. Ratusan personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi eskalasi. Ketegangan yang sempat terjadi berhasil diredam melalui pendekatan persuasif dan penguatan penjagaan, sehingga situasi kembali kondusif dan proses penyampaian aspirasi dapat dilanjutkan dengan lebih terkendali. Kronologi penanganan aparat mencakup:
- Penyiapan personel dan perangkat pengendalian massa sebelum aksi dimulai.
- Pembatasan ruang gerak massa di luar kawasan operasional pelabuhan.
- Penerapan komunikasi persuasif untuk mencegah pelanggaran batas yang ditetapkan.
- Pemulihan kondusivitas setelah terjadi insiden saling dorong.
Dampak Operasional dan Respons Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui Kepala Dinas Perhubungan Ervan Anwar, menegaskan bahwa operasional Pelabuhan Poto Tano tetap berjalan normal selama aksi berlangsung. Tidak dilakukan penutupan pelabuhan, dan seluruh layanan penyeberangan tetap beroperasi sesuai jadwal. Aksi memang terkonsentrasi di luar kawasan pelabuhan, namun pergerakan kendaraan menuju dan dari pelabuhan berpotensi mengalami pelambatan akibat konsentrasi massa di sekitarnya. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas layanan publik dan ekonomi, meski di tengah dinamika aspirasi politik masyarakat terkait wacana pemekaran wilayah.
Insiden ini menyoroti kerawanan sosial di Nusa Tenggara Barat yang terkait dengan isu pemekaran wilayah yang belum terselesaikan. Aksi unjuk rasa dan potensi konflik sosial di sekitar infrastruktur vital seperti Pelabuhan Poto Tano mengindikasikan perlunya pemetaan kerawanan yang lebih detail oleh pemerintah daerah. Faktor pemicu meliputi kuatnya aspirasi masyarakat lokal, moratorium DOB dari pusat, dan lokasi strategis aksi yang berpotensi mempengaruhi aspek logistik dan ekonomi regional. Kejadian ini menjadi catatan penting bagi aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menyusun skenario pengamanan untuk aksi-aksi serupa di masa depan.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan kabupaten terkait perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan kejelasan roadmap penyelesaian wacana pemekaran, guna mengurangi ketidakpastian yang memicu aksi massa. Selain itu, penting untuk menyusun prosedur tetap (protap) terpadu yang melibatkan instansi keamanan, dinas perhubungan, dan pemerintah daerah dalam mengamankan objek vital nasional selama demonstrasi, guna memastikan dualisme antara keamanan dan kelancaran pelayanan publik dapat terkelola dengan optimal.
