Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengidentifikasi 15 kabupaten di Provinsi Sumatra Utara yang berstatus rawan hingga sangat rawan terhadap ancaman krisis pangan dalam periode tiga tahun mendatang, sebagaimana diungkap dalam publikasi hasil analisis pemetaan kerawanan pada 7 Juni 2026. Kajian yang dilaksanakan oleh Pusat Riset Kependudukan BRIN tersebut menetapkan dampak perubahan iklim sebagai faktor dominan yang berpotensi mengganggu stabilitas ketahanan pangan wilayah melalui penurunan produktivitas pertanian dan pergeseran pola curah hujan. Temuan ini telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bahan substantif perumusan Rencana Aksi Daerah Ketahanan Pangan 2027-2032.
Identifikasi Wilayah Rawan dan Indikator Analisis Kerawanan
Analisis kerawanan pangan yang dilakukan BRIN memetakan wilayah-wilayah prioritas berdasarkan indeks komposit yang mengintegrasikan beragam parameter kunci. Kelima kabupaten dengan tingkat kerawanan tertinggi, yang masuk kategori sangat rawan, adalah Kabupaten Mandailing Natal, Nias Selatan, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan. Menurut Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Prof. Dr. Aminah, S.T., M.Sc., kawasan pantai barat dan dataran tinggi di bagian selatan provinsi tersebut merupakan zona yang paling rentan mengalami degradasi produktivitas lahan. Indikator yang digunakan dalam pemetaan ini mencakup:
- Data historis dan proyeksi produksi beras tingkat kabupaten.
- Ketersediaan dan kondisi akses terhadap infrastruktur irigasi.
- Tingkat keragaman sumber pangan lokal di setiap wilayah.
- Proyeksi anomali cuaca dan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk wilayah Sumatra Utara.
Pendekatan multidimensi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kerentanan suatu wilayah terhadap guncangan pangan, sehingga intervensi kebijakan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran.
Implikasi Perubahan Iklim dan Strategi Penanganan di Tingkat Daerah
Dampak perubahan iklim dianalisis sebagai pemicu utama yang akan memperparah kondisi kerawanan pangan di 15 kabupaten tersebut. Anomali cuaca, seperti pergeseran musim dan intensitas hujan yang tidak menentu, diproyeksikan langsung memengaruhi pola tanam dan hasil panen, khususnya pada sektor pertanian pangan pokok. Kondisi ini mengancam stabilitas pasokan pangan dan berpotensi memicu kerentanan sosial-ekonomi di wilayah teridentifikasi. Sebagai respon, analisis BRIN merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis yang ditujukan bagi pemerintah daerah, antara lain percepatan program diversifikasi tanaman pangan lokal yang adaptif terhadap iklim, penguatan sistem irigasi dengan menerapkan teknologi tepat guna untuk efisiensi air, serta inisiasi pembentukan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang tangguh di tingkat kabupaten. Langkah-langkah ini dinilai krusial untuk membangun ketahanan dan mengurangi dampak guncangan iklim terhadap sektor pangan.
Pemetaan kerawanan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen peringatan dini, melainkan juga peta jalan operasional bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya dan merancang program pembangunan. Fokus pada wilayah-wilayah dengan indeks kerawanan tinggi memungkinkan dilakukannya intervensi yang lebih terfokus dan efektif. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, didukung oleh data ilmiah dari BRIN, menjadi fondasi penting untuk mengimplementasikan rekomendasi yang ada dan mencegah eskalasi krisis pangan di masa depan.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah di Sumatra Utara, temuan ini menegaskan perlunya integrasi data kerawanan pangan dan proyeksi iklim ke dalam seluruh proses perencanaan pembangunan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga rencana teknis dinas terkait. Prioritas utama harus diberikan pada penguatan kapasitas kelembagaan di kelima kabupaten teratas untuk mengelola risiko iklim dan menjamin ketersediaan pangan. Selain itu, kolaborasi antar-wilayah, terutama dalam membangun sistem logistik dan cadangan pangan regional, perlu diperkuat guna menciptakan jaringan pengaman yang lebih luas dan resilient dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang bersifat sistemik terhadap ketahanan pangan wilayah.
