Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melansir temuan kritis dari analisis pemetaan kerawanan teritorial yang menandai peningkatan potensi konflik agraria di tiga wilayah Sumatera pada tahun 2026. Wilayah yang teridentifikasi sebagai titik rawan adalah Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau, Kabupaten Muaro Jambi di Provinsi Jambi, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Analisis ini disusun berdasarkan data klaim lahan, perizinan usaha, serta laporan ketegangan masyarakat periode 2024-2025, dengan Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan pemerintah daerah kabupaten sebagai aktor kebijakan utama.
Karakteristik dan Profil Kerawanan di Tiga Kabupaten
Menurut laporan LIPI, ketiga kabupaten menunjukkan pola kerawanan yang berbeda namun berakar pada persoalan struktural yang sama, yaitu tumpang tindih klaim dan pengelolaan sumber daya agraria. Kompleksitas ini menandakan perlunya pendekatan kebijakan yang spesifik dan terukur.
- Kabupaten Rokan Hulu (Riau): Potensi konflik utama bersumber dari ekspansi perkebunan kelapa sawit yang beririsan dengan wilayah adat yang belum tersertifikasi secara hukum.
- Kabupaten Muaro Jambi (Jambi): Titik kritis terletak pada kawasan restorasi gambut yang berbatasan dengan area permukiman transmigrasi, di mana tata ruang dan hak guna lahan memerlukan penegasan dan kejelasan.
- Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan): Kerawanan dipicu oleh meningkatnya klaim lahan oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) atas lahan yang secara turun-temurun dikelola masyarakat lokal.
Rekomendasi Strategis untuk Mitigasi dan Pencegahan Eskalasi
Berdasarkan temuan analisis yang mendalam, LIPI merumuskan rekomendasi kebijakan operasional yang ditargetkan untuk pemerintah daerah ketiga kabupaten. Langkah-langkah ini dirancang untuk meredam eskalasi konflik agraria sebelum mencapai puncaknya pada 2026 dan diharapkan dapat diinternalisasi dalam perencanaan tata ruang wilayah.
- Mempercepat proses sertifikasi tanah adat sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan tumpang tindih klaim.
- Membentuk dan mengoperasionalkan mekanisme mediasi multi-pihak yang melibatkan pemerintah daerah (BPN Daerah), perusahaan, dan perwakilan masyarakat, dengan dukungan lembaga independen.
- Membangun forum komunikasi khusus di tingkat kabupaten sebagai wadah dialog reguler untuk menyelesaikan sengketa perizinan dan tata kelola lahan.
Analisis LIPI ini didasarkan pada survei lapangan intensif di ketiga wilayah Sumatera dan menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti. Untuk pemerintah daerah ketiga kabupaten, temuan ini hendaknya dijadikan acuan dalam menyusun strategi ketahanan wilayah yang proaktif, mengintegrasikan rekomendasi LIPI ke dalam kebijakan pertanahan dan tata ruang lokal, serta memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal dengan Kementerian ATR/BPN dan KLHK untuk menciptakan kepastian hukum dan sosial di wilayah rawan.
