Pusat Studi ASEAN Universitas Indonesia merilis kajian terbaru mengenai potensi kerentanan logistik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan, pada tanggal 24 Mei 2026. Kajian ini mengidentifikasi ancaman terhadap stabilitas pasokan komoditas pokok dan strategis di beberapa kabupaten terluar, yang berpotensi memengaruhi ketahanan ekonomi dan ketertiban wilayah.
Analisis Kerentanan Rantai Pasok di Titik Perbatasan Utama
Kajian tersebut melakukan analisis mendalam di tiga titik pintu batas utama: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kalimantan Barat, serta PLBN Aruk dan Jasa di Kalimantan Utara. Fokus utama adalah menilai ketergantungan rantai suplai terhadap jalur dari Malaysia dan memproyeksikan dampak gangguan terhadap stabilitas ekonomi lokal. Hasilnya mengungkap kerentanan yang signifikan pada sektor vital di kedua provinsi.
Di wilayah Kalimantan Barat, kajian menunjukkan bahwa 65% suplai bahan pokok untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau bergantung pada jalur distribusi dari Malaysia melalui PLBN Entikong. Sementara itu, di Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan dilaporkan sangat bergantung pada pasokan dari Malaysia untuk komoditas kritis seperti bahan konstruksi dan obat-obatan. Ketergantungan tinggi ini menempatkan wilayah tersebut dalam posisi rawan terhadap gangguan dari sisi negara tetangga.
Para peneliti memetakan lima skenario gangguan potensial yang dapat mengganggu aliran logistik, termasuk penutupan pintu batas secara temporer. Skenario ini didasarkan pada kemungkinan terjadinya insiden di sisi Malaysia, seperti wabah kesehatan, gangguan keamanan lintas batas, atau kebijakan perdagangan mendadak yang membatasi ekspor. Pemetaan ini bertujuan memberikan skala prioritas bagi pemerintah daerah dalam menyusun mitigasi.
Koordinasi dan Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Daerah
Laporan hasil kajian telah secara resmi disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penyampaian ini dimaksudkan sebagai bahan masukan strategis untuk penguatan kebijakan ketahanan logistik kawasan perbatasan.
Rekomendasi utama yang diajukan meliputi:
- Pengembangan cadangan logistik regional (regional buffer stock) di wilayah-wilayah perbatasan yang teridentifikasi rawan.
- Diversifikasi jalur suplai dan sumber komoditas dari wilayah lain di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan tunggal pada jalur Malaysia.
- Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti gudang penyangga dan pusat distribusi lokal, di sekitar PLBN.
Kajian ini kini menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan Rencana Aksi Ketahanan Logistik Perbatasan, yang sedang digodok bersama oleh pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terkait di Kalimantan. Dokumen rencana aksi tersebut diharapkan dapat menjadi panduan operasional dalam mencegah dan menanggulangi krisis pasokan.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah diimbau untuk segera memetakan dan mengalokasikan anggaran khusus untuk program cadangan logistik, serta memperkuat koordinasi dengan Badan Pangan Daerah dan pelaku usaha lokal. Sinergi antar daerah, khususnya antara kabupaten perbatasan dengan kabupaten/kota penghasil komoditas di pedalaman, juga perlu ditingkatkan untuk membangun alternatif rantai pasok yang lebih tangguh dan mandiri.
