Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara resmi membentuk Satuan Tugas Pemetaan Konflik Antar-Kampung untuk Pulau Kisar pada tanggal 29 Mei 2026. Pembentukan satgas ini merupakan langkah kebijakan preventif daerah guna mengantisipasi dan memetakan potensi gesekan sosial di wilayah kepulauan. Satgas ini dibentuk sebagai respons atas dinamika sosial di tingkat kampung yang berpotensi mengganggu stabilitas wilayah. Instansi ini akan berfokus pada kegiatan pemetaan mendalam untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan damai.
Struktur Operasional dan Cakupan Wilayah Satgas Pemetaan
Satuan Tugas Pemetaan Konflik Antar-Kampung Pulau Kisar dibentuk dengan komposisi kelembagaan yang melibatkan multi-pemangku kepentingan. Keanggotaan satgas mencakup perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara, Kepolisian Sektor setempat, para tokoh adat yang diakui dari masing-masing kampung, serta organisasi masyarakat sipil (LSM) lokal yang berkecimpung dalam resolusi konflik. Cakupan wilayah operasi satgas adalah seluruh Pulau Kisar, yang secara administratif terdiri dari delapan kampung utama. Wilayah ini dipilih berdasarkan analisis awal dinas terkait yang mencatat kerentanan tertentu. Dalam pelaksanaan tugasnya, satgas memiliki mandat utama untuk membangun database komprehensif yang memuat titik-titik potensi konflik, dengan parameter utama yang dianalisis adalah riwayat sengketa tanah adat dan persoalan penegasan batas antar-kampung.
Metodologi dan Target Output Pemetaan Kerawanan Konflik
Satgas diberi waktu operasional selama 30 hari kalender untuk menyelesaikan seluruh rangkaian tugas pemetaan. Metode kerja yang akan diterapkan dirancang untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang akurat. Metodologi tersebut meliputi survei lapangan langsung ke lokasi-lokasi yang diduga rawan, penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat dan perangkat kampung, serta penerapan teknologi pemetaan digital menggunakan perangkat Global Positioning System (GPS). Data historis menunjukkan bahwa Pulau Kisar mencatatkan lima insiden konflik skala kecil sepanjang tahun 2025. Titik persoalan dari insiden-insiden tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
- Perselisihan terkait klaim batas wilayah adat antara dua kampung yang berdekatan.
- Sengketa akses dan pengelolaan sumber mata air bersama yang vital bagi kehidupan masyarakat.
- Ketegangan akibat tumpang tindih klaim atas lahan produktif yang belum jelas status kepemilikannya secara hukum adat.
Bupati Maluku Tenggara dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa inisiatif pembentukan satgas ini bukanlah respons atas situasi krisis, melainkan sebuah langkah antisipatif dan strategis. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sosial dan mencegah eskalasi konflik di wilayah kepulauan yang secara geografis seringkali terkendala isolasi, sehingga akses penanganan konflik apabila terjadi akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Pemetaan yang dilakukan diharapkan dapat mengidentifikasi akar permasalahan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat pembangunan.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, kegiatan pemetaan ini harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret. Rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain pembentukan forum komunikasi tetap antar-kampung berdasarkan temuan satgas, sosialisasi peta kerawanan kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat, serta penyusunan protokol tanggap darurat berbasis komunitas untuk menangani potensi konflik sejak dini. Integrasi data peta kerawanan ke dalam proses perencanaan tata ruang dan alokasi anggaran pembangunan menjadi kunci untuk menciptakan intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan dalam upaya memperkuat kohesi sosial di Pulau Kisar.
