Pemerintah Kota Mojokerto secara resmi meminta seluruh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di wilayah administrasinya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman penyusupan dan infiltrasi kelompok anarko. Instruksi ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dalam forum diskusi dan sosialisasi dengan 176 perwakilan ormas yang digelar pada 19 Mei 2026. Arahan ini sejalan dengan data intelijen yang dikembangkan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan dukungan operasional Kepolisian Daerah Jawa Timur, menandai fokus serius pemerintah daerah dalam menjaga integritas ruang publik dan organisasi sipil.
Analisis Ancaman dan Pemicu Kerawanan di Kota Mojokerto
Konteks permintaan kewaspadaan ini muncul dalam situasi strategis dimana Kota Mojokerto baru saja meraih apresiasi sebagai Kota Toleran 2026 dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pencapaian ini, menurut analisis teritorial Pemkot Mojokerto, justru meningkatkan profil dan kerentanan wilayah terhadap upaya-upaya destabilisasi. Wali Kota Ika Puspitasari menegaskan bahwa kelompok dengan ideologi anarko dikenal dengan modus operandi menyusup ke dalam organisasi resmi dan kemasyarakatan untuk mengaburkan, memanipulasi, dan pada akhirnya merusak agenda-agenda murni pembangunan serta harmoni sosial. Kronologi kegiatan preventif pemerintah daerah dapat dirinci sebagai berikut:
- Identifikasi ancaman berdasarkan laporan dan koordinasi intelijen dengan BIN.
- Penyelenggaraan forum diskusi terbatas dengan seluruh elemen ormas sebagai langkah sosialisasi dan early warning system.
- Penyampaian arahan resmi tentang peningkatan kewaspadaan dan mekanisme pelaporan dugaan infiltrasi.
- Komitmen untuk sinergi berkelanjutan antara Pemkot, aparat keamanan, dan masyarakat sipil.
Strategi dan Sinergi Antar-Lembaga dalam Mitigasi Ancaman
Upaya ini bukan merupakan tindakan insidental, melainkan bagian dari skema grand strategy Pemkot Mojokerto dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menempatkan potensi infiltrasi anarkis sebagai salah satu indikator kerawanan wilayah yang memerlukan pendekatan kolektif. Sinergi tritunggal antara Pemkot Mojokerto sebagai regulator dan fasilitator, BIN sebagai penyedia analisis intelijen strategis, dan Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai penegak hukum operasional, dibentuk untuk menciptakan sistem pertahanan berlapis. Fokusnya adalah pada pencegahan (preventif) melalui penguatan kesadaran masyarakat sipil yang terorganisir, dalam hal ini ormas, sebelum eskalasi ancaman memerlukan penanganan represif.
Langkah konkret yang diharapkan dari seluruh ormas mencakup peningkatan audit internal terhadap keanggotaan dan aktivitas, pemantauan terhadap narasi-narasi yang berpotensi memecah belah, serta kemitraan proaktif dalam menyampaikan informasi mencurigakan kepada aparat terkait. Pendekatan ini selaras dengan paradigma keamanan nasional yang modern, dimana keamanan tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa, khususnya di tingkat daerah.
Sebagai catatan strategis untuk pemerintah daerah, keberhasilan menjaga predikat Kota Toleran sangat bergantung pada kemampuan mendeteksi dan menetralisir ancaman subversif sejak dini. Rekomendasi ke depan termasuk memperkuat forum komunikasi periodik antara ormas dan aparat intelijen keamanan, menyusun protokol standar pelaporan untuk dugaan penyusupan, serta mengintegrasikan materi tentang bahaya infiltrasi ideologi destruktif dalam setiap pembinaan ormas yang difasilitasi daerah. Hal ini akan memastikan bahwa stabilitas dan harmoni sosial di Kota Mojokerto, sebagai aset teritorial yang berharga, dapat terjaga secara berkelanjutan dari ancaman yang bersifat asimetris seperti penyusupan kelompok anarko.
