Polda Kalimantan Barat telah menggelar operasi gabungan terpadu di wilayah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, sebagai langkah antisipatif menjaga stabilitas keamanan pasca-pengumuman proyek strategis nasional pembangunan jalan tol lintas perbatasan. Operasi yang diberi sandi "Ops Bina Damai" ini dimulai pada 30 Mei 2026 dengan melibatkan 150 personel dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP pemerintah daerah. Kapolda Kalimantan Barat menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari konsep pre-emptive policing di wilayah teritorial yang dinilai rentan terhadap konflik sosial. Fokus operasi mencakup patroli keamanan, dialog dengan komponen masyarakat, serta pemetaan titik-titik rawan di Kecamatan Entikong, khususnya di sekitar lokasi yang terdampak langsung rencana pembangunan infrastruktur nasional.
Struktur Operasi dan Pemetaan Titik Rawan Sosial
Operasi gabungan ini dikerahkan selama 21 hari dengan struktur penugasan yang berfokus pada pengumpulan data sosial-ekonomi dan pengamanan titik vital perbatasan. Berdasarkan pemetaan intelijen yang dilakukan, Kapolda Kalimantan Barat mengidentifikasi tiga desa di Kecamatan Entikong yang dikategorikan memiliki potensi kerawanan sosial tinggi akibat proyek nasional. Ketiga desa tersebut adalah:
- Desa Sungai Ayak
- Desa Selutung
- Desa Sebadu
Operasi ini mencatat dua indikator kerawanan utama yang berpotensi memicu konflik di wilayah perbatasan, yaitu: sengketa tanah adat yang berpotensi tumpang tindih dengan area pembebasan lahan proyek nasional, serta ketidakjelasan mekanisme kompensasi dan ganti rugi bagi kepemilikan tanah warga. Personel gabungan ditugaskan melakukan pendataan secara detail terkait pola interaksi sosial dan klaim kepemilikan lahan di ketiga desa tersebut.
Fungsi Strategis dan Rekomendasi Kebijakan Daerah
Operasi gabungan di perbatasan ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah pencegahan konflik terbuka, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengumpul data empiris bagi pemerintah daerah. Data yang diperoleh dari dialog masyarakat dan patroli akan dirangkum dalam laporan terperinci yang mencakup:
- Pola interaksi sosial masyarakat perbatasan
- Dokumentasi klaim kepemilikan lahan adat
- Ekspektasi masyarakat terhadap proyek pemerintah
Laporan ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Provinsi Kalimantan Barat dalam merumuskan kebijakan pendampingan sosial dan skema ganti rugi yang adil dan transparan. Temuan operasi ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan regulasi daerah yang lebih responsif terhadap dinamika sosial di wilayah perbatasan.
Dalam konteks pemerintahan daerah, operasi ini memberikan catatan strategis bahwa percepatan penyusunan regulasi pendampingan dan mekanisme klarifikasi hak tanah berbasis data empiris menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan data dari "Ops Bina Damai" untuk menyusun kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan infrastruktur nasional dengan pemeliharaan harmoni sosial di tingkat tapak. Koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi keamanan dalam pemetaan kerawanan wilayah perlu diinstitusionalisasikan melalui mekanisme forum kordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang lebih efektif dan berkelanjutan.
