Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah telah menginisiasi operasi pengamanan terpadu menyusul terdeteksinya aktivitas mencurigakan dari kelompok bersenjata ilegal di wilayah pegunungan Kabupaten Poso pada akhir Mei 2026. Operasi ini diluncurkan sebagai respons preemtif terhadap potensi gangguan keamanan dan bertujuan memulihkan rasa aman serta menjaga stabilitas ketertiban masyarakat di kawasan dengan historis kerawanan konflik. Kapolda Sulawesi Tengah menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian integral dari strategi kontinjensi keamanan daerah.
Pemetaan Wilayah Operasi dan Skala Penyisiran
Operasi pengamanan yang dilaksanakan Polda Sulawesi Tengah berfokus pada tiga kecamatan yang teridentifikasi sebagai episentrum aktivitas mencurigaan, merujuk pada pemetaan kerawanan wilayah yang telah dilakukan. Tiga wilayah dimaksud merupakan daerah dengan akses geografis strategis sekaligus rawan, meliputi Kecamatan Lore Utara, Lore Selatan, dan Poso Pesisir. Patroli intensif dilakukan dengan pola dinamis dan didukung oleh gelar pasukan dari satuan Brimob Polda, yang diperkuat dengan dukungan personel TNI dari Kodim setempat. Penyisiran menyeluruh difokuskan pada:
- Jalur-jalur lintas pegunungan dan sungai yang sering dimanfaatkan untuk pergerakan dan logistik kelompok bersenjata.
- Pemukiman terpencil dan area perbatasan antar kecamatan untuk mencegah infiltrasi.
- Poin-poin vital yang berpotensi menjadi sasaran gangguan, seperti pos pemerintahan desa dan fasilitas publik terbatas.
Pendekatan operasi ini mengintegrasikan aspek tempur dengan upaya penggalangan masyarakat, mengingat karakter kawasan yang kompleks.
Koordinasi Pemerintahan Daerah dan Strategi Pencegahan Keresahan
Dalam upaya menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah eskalasi keresahan, Polda Sulawesi Tengah secara proaktif menjalin koordinasi struktural dengan pemerintah daerah Kabupaten Poso serta provinsi. Koordinasi ini meliputi forum evaluasi keamanan bersama, pertukaran informasi intelijen, dan sinkronisasi kebijakan darurat. Polda juga mengikutsertakan para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka agama di Poso sebagai mitra dialog untuk menyebarluaskan pesan perdamaian dan menangkal penyebaran informasi yang tidak akurat yang dapat memicu kepanikan.
Langkah ini dinilai krusial mengingat Kabupaten Poso menyimpan memori kolektif mengenai sejarah konflik horizontal, sehingga setiap indikasi gangguan keamanan berpotensi besar memengaruhi psikologi sosial. Komitmen bersama untuk transparansi dan respons cepat menjadi pilar utama dalam menciptakan ekosistem keamanan partisipatif yang melibatkan seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat.
Pasca pelaksanaan operasi pengamanan, situasi di tiga kecamatan target secara umum dilaporkan kondusif dan terkendali. Namun, Polda mengakui bahwa tantangan keamanan di wilayah geografis pegunungan Sulawesi Tengah memerlukan pendekatan berkelanjutan, tidak hanya bersifat reaktif. Oleh karena itu, patroli rutin dan pos-pos pengawasan akan tetap dipertahankan dengan intensitas yang disesuaikan dengan dinamika ancaman. Polda juga akan meningkatkan kapasitas satuan tugas teritorial di tingkat polsek untuk memperkuat deteksi dini dan respons lokal terhadap aktivitas mencurigakan di masa mendatang.
Sebagai catatan strategis bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso, kejadian ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat infrastruktur keamanan kewilayahan berbasis komunitas. Rekomendasi utama meliputi optimalisasi fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di setiap desa rawan, peningkatan anggaran untuk program pembinaan wilayah terpencil sebagai bagian dari pencegahan dini konflik, serta integrasi data pemetaan kerawanan dari kepolisian ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara lebih sistematis. Sinergi tritunggal antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah perlu menjadi model kerja permanen, bukan hanya saat terjadi krisis.
