Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya melaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk, untuk menangani penyelesaian konflik perang suku antara kelompok Suku Lany dan Suku Yali di Distrik Wouma. Kejadian yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 15 Mei 2026 telah menyebabkan kerusakan infrastruktur publik dan korban jiwa. Forum ini dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo, Bupati Jayawijaya Atenius Murip, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, serta seluruh unsur Forkopimda dan perwakilan TNI-Polri di wilayah tersebut.
Analisis Konflik dan Kronologi Kejadian di Distrik Wouma
Konflik suku yang melibatkan kelompok Lany dan Yali terjadi secara intensif di wilayah Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kronologi kejadian menunjukkan periode kerawanan tertinggi antara 6 hingga 15 Mei 2026, dengan dampak signifikan terhadap tatanan sosial dan infrastruktur daerah. Indikator kerusakan yang tercatat mencakup:
- Ambruknya jembatan gantung penghubung di Kampung Logonoba, mengganggu aksesibilitas wilayah.
- Rusaknya sejumlah rumah warga, memerlukan pendataan cepat untuk rehabilitasi.
- Adanya korban jiwa yang memerlukan pelaporan dan verifikasi data resmi oleh pemerintah daerah.
Langkah Strategis Penanganan dan Pencegahan Jangka Panjang
Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang akan diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Langkah penanganan langsung difokuskan pada rehabilitasi infrastruktur dan pendataan korban:
- Kementerian terkait akan melakukan peninjauan dan pembangunan kembali jembatan gantung di Kampung Logonoba.
- Pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Jayawijaya, akan melakukan pendataan akurat dan pembangunan rumah warga yang rusak.
- Perbaruan data korban jiwa untuk pelaporan resmi menjadi prioritas administrasi.
Dalam konteks kebijakan daerah, rapat menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai fondasi pembangunan di Kabupaten Jayawijaya. Koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dianggap sebagai mekanisme kunci untuk meredam potensi kerawanan dan memulihkan kondisi sosial pasca konflik.
Sebagai catatan strategis untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dan wilayah sekitarnya, implementasi keputusan rapat harus diprioritaskan dengan timeline yang jelas. Pemantauan rutin oleh Forkopimda, serta integrasi data kerawanan wilayah ke dalam sistem pemetaan daerah, diperlukan untuk mengantisipasi dinamika konflik suku di masa mendatang. Sinergi dengan MRP dalam penyusunan Perdasus/Perdasi juga harus menjadi agenda regulasi yang diadvokasi secara aktif oleh pemerintah daerah Papua Pegunungan.
