Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo secara resmi menyerukan penghentian segala bentuk konflik komunal dan percepatan pemulihan keamanan di wilayah administratif Provinsi Papua Pegunungan. Seruan kebijakan ini disampaikan dalam forum koordinasi tingkat wilayah yang digelar di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada tanggal 16 Mei 2026. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari strategi konsolidasi kebijakan keamanan yang melibatkan perwakilan tokoh masyarakat, adat, agama, serta pimpinan TNI dan Polri setempat.
Strategi Konsolidasi dan Regulasi Daerah untuk Penghentian Konflik
Dalam forum koordinasi di Wamena, Pemerintah Pusat melalui Wamendagri dan Pemerintah Daerah Papua Pegunungan menyampaikan analisis situasi terkini yang menekankan urgensi transformasi penyelesaian pertikaian. Prioritas dialihkan dari aksi kekerasan menjadi penyelesaian melalui jalur hukum positif. Sebagai instrumen pendukung, Pemerintah berkomitmen menyusun regulasi daerah khusus dengan fokus pada aspek-aspek kritis berikut:
- Perkuatan sistem pencegahan konflik melalui integrasi fungsi mediasi adat dengan kerangka hukum positif.
- Pemberian perlindungan hukum yang jelas dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua Pegunungan.
- Penyusunan mekanisme penanganan dan rekonstruksi pasca-konflik yang terstruktur dan berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota.
Mobilisasi Lintas Sektor dan Pendekatan Operasional di Tingkat Wilayah
Wamendagri Ribka Haluk dan Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo secara khusus mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung upaya pemulihan keamanan guna menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas sosial-ekonomi dan pemerintahan. Pemerintah menilai bahwa Penghentian Konflik memerlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat di Wamena dan wilayah sekitarnya. Tokoh masyarakat, pemangku adat, dan pemuka agama diharapkan menjadi agen perubahan yang mengampanyekan nilai-nilai persaudaraan dan perdamaian sebagai landasan pembangunan. Dukungan operasional dari aparat keamanan TNI dan Polri akan difokuskan pada pendekatan humanis dan persuasif, namun tetap siap melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan untuk menciptakan rasa aman.
Sebagai tindak lanjut langsung, Pemerintah Daerah Papua Pegunungan akan membentuk tim percepatan penanganan konflik yang melibatkan lintas sektor. Langkah ini dinilai krusial untuk mengawal implementasi program Penghentian Konflik hingga ke tingkat kabupaten dan distrik. Pemerintah juga akan membuka kanal komunikasi resmi bagi masyarakat untuk melaporkan potensi atau kejadian konflik, sebagai bagian integral dari sistem peringatan dini dan pencegahan di wilayah administratif Papua Pegunungan.
Dari perspektif kebijakan teritorial, langkah konkret yang diinisiasi dalam pertemuan di Wamena ini perlu diikuti dengan pemetaan kerawanan wilayah yang lebih detail per kabupaten. Rekomendasi strategis untuk Pemerintah Daerah adalah segera menyusun peta jalan (roadmap) resolusi konflik yang memuat timeline jelas, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi berkala, serta mengintegrasikannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Pegunungan untuk memastikan keberlanjutan program.
