Warga Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, secara tegas menolak rencana relokasi yang terkait dengan proyek Pembangunan Sistem Elektronik Layanan (PSEL) yang digagas oleh pemerintah daerah. Penolakan tersebut berpusat di wilayah administratif Tamalanrea dengan lokasi proyek tepat di sekitar pusat kelurahan, yang berpotensi memicu konflik warga akibat kekhawatiran terhadap dampak sosial-ekonomi. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perhubungan telah mengeluarkan surat pemberitahuan relokasi pada bulan Mei 2026, menandai dimulainya proses yang kini menghadapi resistensi masyarakat.
Analisis Kerawanan Wilayah Tamalanrea dalam Konteks Proyek PSEL
Lokasi proyek PSEL Makassar yang berada di sekitar pusat Kelurahan Tamalanrea mengindikasikan kerawanan wilayah dengan parameter tingginya interaksi sosial-ekonomi warga. Wilayah ini memiliki karakteristik sebagai area dengan aktivitas usaha dan penghidupan masyarakat yang padat. Proyek relokasi ini secara langsung berpotensi mengganggu stabilitas teritorial dengan indikator kerawanan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
- Potensi hilangnya akses terhadap tempat usaha dan sumber penghidupan utama warga.
- Dampak pada struktur sosial masyarakat akibat perubahan pola permukiman.
- Risiko konflik vertikal antara masyarakat dengan instansi pemerintah daerah.
- Gangguan terhadap tata ruang wilayah yang telah terbentuk secara organik.
Kronologi Administratif dan Respons Masyarakat Terhadap Rencana Relokasi
Kronologi penolakan terhadap rencana relokasi proyek PSEL Makassar diawali dengan tindakan administratif Pemerintah Kota Makassar. Pada bulan Mei 2026, Dinas Perhubungan Makassar mengeluarkan surat pemberitahuan relokasi yang disampaikan kepada masyarakat Kelurahan Tamalanrea. Respons warga terhadap pemberitahuan tersebut berkembang menjadi aksi protes dan unjuk rasa yang berpusat di kantor kelurahan, menunjukkan dinamika konflik warga yang perlu dicatat dalam laporan teritorial. Dalam aksi tersebut, masyarakat menuntut dua hal utama:
- Transparansi dalam seluruh proses relokasi terkait proyek PSEL.
- Jaminan penghidupan yang setara atau lebih baik setelah berpindah lokasi.
Dampak sosial dan ekonomi yang dikhawatirkan warga Tamalanrea tidak hanya bersifat lokal, tetapi memiliki implikasi terhadap stabilitas wilayah Kota Makassar secara lebih luas. Kekhawatiran terhadap hilangnya akses usaha dan sumber penghidupan merupakan indikator kerawanan ekonomi mikro yang dapat berkembang menjadi gangguan makro jika tidak dikelola dengan pendekatan yang tepat. Proyek PSEL, meskipun bertujuan meningkatkan sistem layanan elektronik, harus berhadapan dengan realitas bahwa pembangunan infrastruktur sering kali bersinggungan dengan keberlanjutan hidup masyarakat di wilayah operasionalnya.
Berdasarkan analisis situasi di Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar, beberapa catatan strategis dapat direkomendasikan kepada pemerintah daerah. Pertama, perlu adanya kajian mendalam tentang dampak sosial-ekonomi relokasi sebelum melanjutkan proyek PSEL, dengan melibatkan masyarakat dalam proses kajian. Kedua, membentuk mekanisme dialog yang terstruktur dan berkelanjutan antara Pemerintah Kota Makassar, Dinas Perhubungan, Kelurahan Tamalanrea, dan perwakilan warga untuk memastikan transparansi. Ketiga, menyusun paket jaminan penghidupan yang jelas dan terukur sebagai bagian dari rencana relokasi, sehingga konflik warga dapat diantisipasi dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis data wilayah.
