Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, H. Enos, menerima kunjungan kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan pada Senin, 23 Juni 2026, di Pendapa Kantor Bupati OKU Timur. Pertemuan koordinasi vertikal ini difokuskan untuk membahas isu-isu strategis pemerintahan, penegakan hukum, dan kualitas pelayanan publik di wilayah kabupaten setempat. Kehadiran delegasi provinsi tersebut merupakan implementasi fungsi pengawasan dan pembinaan legislatif terhadap kinerja daerah otonom di bawahnya, dalam rangka memperkuat tata kelola dan stabilitas wilayah.
Penanganan Sengketa Perbatasan dan Isu Hukum sebagai Fokus Utama
Dialog antara Pemerintah Kabupaten OKU Timur dan Komisi I DPRD Sumsel menyoroti perkembangan penanganan sejumlah persoalan mendesak. Isu utama yang dibahas adalah upaya percepatan penyelesaian sengketa tapal batas dengan kabupaten tetangga, yang belakangan sempat memicu aksi unjuk rasa warga. Komisi I mendorong Pemkab OKU Timur dan pemerintah provinsi untuk segera menuntaskan langkah-langkah hukum dan administratif yang diperlukan. Langkah ini dianggap krusial untuk menciptakan kepastian dan ketertiban di wilayah perbatasan, sekaligus mencegah eskalasi potensi kerawanan sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Fokus pembahasan mencakup:
- Analisis dokumen historis dan legalitas batas wilayah.
- Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait.
- Penyusunan langkah mediasi dan tindakan hukum definitif untuk menyelesaikan konflik.
Peningkatan Pelayanan Publik dan Program Pembangunan Strategis
Selain isu perbatasan, pertemuan ini juga mengevaluasi aspek pelayanan dasar kepada masyarakat dan program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan. Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan memberikan masukan konstruktif terkait efektivitas penyaluran program pemerintah di tingkat tapak. Pembahasan meliputi upaya peningkatkan kualitas layanan di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan, yang merupakan indikator penting dalam pemetaan kerawanan wilayah. Koordinasi yang intens antara pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai vital untuk memastikan program-program strategis berjalan optimal dan mampu mengurangi disparitas serta kerentanan di berbagai kecamatan di OKU Timur.
Pertemuan ini merefleksikan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dalam mengelola dinamika pemerintahan. Dialog yang terbuka dan berbasis solusi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran, khususnya dalam mengantisipasi dan menangani titik-titik rawan di wilayah OKU Timur. Dukungan dari DPRD Provinsi Sumsel menjadi instrumen penting dalam mendorong percepatan pembangunan dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Kabupaten OKU Timur perlu segera mengonsolidasikan hasil pertemuan ini ke dalam sebuah peta jalan tindak lanjut yang terukur. Rekomendasi utamanya adalah membentuk tim percepatan penyelesaian sengketa batas yang melibatkan unsur provinsi dan memperkuat sistem pengaduan serta monitoring pelayanan publik berbasis data di tingkat desa. Langkah ini akan memperkuat kapasitas daerah dalam menjaga ketertiban umum dan meningkatkan daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.
