Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, resmi menetapkan status Tanggap Darurat Bencana mulai 25 hingga 31 Juli 2026 menyusul peristiwa kebakaran skala besar di Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 300.2.1/Kep.633-BPBD/2026 menjadi landasan operasional penanganan bencana yang memberikan dampak struktural signifikan pada wilayah adat tersebut. Pemetaan kerawanan awal menunjukkan titik kerusakan terkonsentrasi pada permukiman padat dan infrastruktur vital komunitas.
Pemetaan Dampak dan Analisis Kerawanan Teritorial
Tim verifikasi gabungan telah menyelesaikan analisis dampak teritorial dari peristiwa kebakaran di wilayah adat Sukabumi. Kerusakan terfokus pada dua lingkungan permukiman dengan indikator kerawanan tinggi berupa kerapatan bangunan tradisional dan material rentan api. Data kerusakan mencakup tiga aspek utama: permukiman, infrastruktur sosial-adat, dan sistem ketahanan pangan komunitas.
- 51 unit rumah warga mengalami kerusakan total.
- Bangunan vital adat seperti Imah Gede (kediaman sesepuh), balai sosial, ajeng, posyandu, dan pos ronda hangus terbakar.
- 178 jiwa dari 66 Kepala Keluarga (KK) terdampak dan mengungsi.
- 49 leuit (lumbung padi adat) beserta isinya musnah, termasuk Leuit Si Jimat yang menyimpan lebih dari dua ton cadangan padi komunal.
Musnahnya puluhan lumbung padi adat ini merupakan pukulan strategis terhadap sistem kedaulatan dan swasembada pangan masyarakat adat di Kabupaten Sukabumi. Hilangnya puluhan ton beras dan benih padi lokal sebagai modal hidup turun-temurun memerlukan pendekatan restorasi yang integratif dan peka budaya.
Respons Pemerintah Daerah dan Rekomendasi Manajemen Risiko
Koordinasi penanganan darurat dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi dengan Sekretaris Daerah Ade Suryaman sebagai koordinator utama. Strategi respons awal berfokus pada stabilisasi kondisi pengungsi melalui optimalisasi alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dari APBN dan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD Kabupaten Sukabumi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Gubernur Dedi Mulyadi, menyatakan komitmen menanggung biaya pembangunan kembali seluruh rumah adat yang hancur.
Dari perspektif manajemen risiko teritorial, peristiwa ini mengungkap indikator kerawanan yang memerlukan intervensi strategis pemerintah daerah, antara lain:
- Kerapatan bangunan tradisional dengan material rentan api di kawasan permukiman padat.
- Keterbatasan akses infrastruktur pemadam di kawasan terpencil dan wilayah adat.
- Ketergantungan tinggi pada satu titik simpanan cadangan pangan komunal yang rentan terhadap bencana tunggal.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi perlu mempertimbangkan program insentif untuk modifikasi material bangunan tahan api yang sesuai dengan kearifan lokal, penyediaan sarana pemadaman api sederhana di tingkat kampung, serta diversifikasi dan desentralisasi penyimpanan cadangan pangan komunal untuk memitigasi risiko single point of failure di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan struktural wilayah adat dalam jangka panjang.
