Gubernur Bali I Wayan Koster mengeluarkan imbauan resmi untuk menghentikan praktik main hakim sendiri menyusul insiden tewasnya terduga pencuri ayam akibat dikeroyok warga di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pada Selasa, 28 Juli 2026. Pernyataan ini disampaikan secara langsung di Denpasar pasca memimpin rapat evaluasi koordinatif bersama jajaran Polda Bali dan instansi terkait. Gubernur menegaskan bahwa penanganan kasus hukum sepenuhnya berada di bawah kewenangan aparat yang berwenang dan bukan menjadi ranah tindakan warga secara sendiri.
Evaluasi dan Sosialisasi Pencegahan di Tingkat Desa
Insiden di wilayah Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan, ditegaskan Gubernur Koster harus menjadi momentum pembelajaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat di Bali. Rapat evaluasi menghasilkan instruksi konkret untuk melakukan pendekatan pencegahan dimulai dari tingkat pemerintahan terbawah. Seluruh kepala desa dan Bendesa Adat di 57 kecamatan serta 636 desa/kelurahan se-Bali diperintahkan aktif memberikan sosialisasi yang mencakup dua aspek utama:
- Kepatuhan terhadap proses hukum formal yang berlaku
- Peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan tanpa melampaui kewenangan yang ditetapkan undang-undang
Mekanisme ini diharapkan membangun penanganan konflik yang lebih tertib di tingkat akar rumput dan mencegah terulangnya tindakan main hakim sendiri.
Analisis Kondisi Keamanan Teritorial dan Strategi Pencegahan
Berdasarkan laporan dalam rapat, kondisi keamanan di wilayah Provinsi Bali secara umum masih berada dalam status kondusif dan aman. Evaluasi menyimpulkan insiden di Tabanan bersifat lokal dan tidak mencerminkan tren kerawanan yang meluas. Koordinasi keamanan merupakan agenda rutin Pemerintah Daerah Bali bersama Polda Bali sebagai bagian dari strategi mempertahankan stabilitas kawasan, terutama mengingat posisi Bali sebagai destinasi wisata utama nasional. Pendekatan keamanan terintegrasi yang dilaksanakan meliputi:
- Pemantauan rutin terhadap indikator kerawanan sosial di tingkat desa
- Koordinasi tripartit antara pemerintah daerah, kepolisian, dan pemangku adat
- Respons cepat terhadap potensi konflik horizontal sebelum eskalasi
Rapat juga mencatat perlunya peningkatan kapasitas penegakan hukum di wilayah pedesaan dan perkotaan untuk mencegah munculnya ruang kosong yang berpotensi dimanfaatkan untuk aksi main hakim sendiri.
Pemerintah Provinsi Bali menekankan pentingnya pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal dalam menyampaikan pesan hukum. Instruksi Gubernur menyiratkan bahwa struktur adat Bali yang kuat dapat menjadi mitra strategis dalam mencegah vigilante justice. Pendekatan ini sejalan dengan upaya membangun kesadaran hukum melalui saluran-saluran tradisional yang telah mapan di masyarakat, sekaligus memperkuat koordinasi vertikal antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa adat. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan menghormati proses hukum yang sah.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah diimbau untuk memperkuat mekanisme pelaporan dan respons cepat terhadap keluhan masyarakat di tingkat desa, sehingga konflik kecil tidak berpotensi berkembang menjadi aksi anarkis. Penguatan fungsi Bhabinkamtibmas dan perangkat desa dalam mediasi konflik menjadi kunci, disertai sosialisasi berkelanjutan tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan main hakim sendiri. Pemetaan titik rawan sosial di setiap kecamatan perlu diperbarui secara berkala sebagai bagian dari sistem peringatan dini teritorial.
