Swara Teritori - Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB): Sebuah eskalasi konflik sosial di lingkungan Pondok Pesantren Rosyidatusshaulatiyyah Al Ibrahimy, Kabupaten Lombok Tengah, mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan pembakaran santri pada 13 Desember 2025. Kuasa hukum korban, Putri Maya Rumanti, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI mengungkapkan adanya dugaan perundungan (bullying) yang menjadi rangkaian peristiwa sebelum kebakaran yang menewaskan satu santri bernama MSS (13) pada 19 Februari 2026 dan melukai tiga santri lainnya. Kasus ini menyoroti kerawanan wilayah khususnya dalam penanganan kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan serta implementasi penegakan hukum di tingkat daerah.
Struktur Kronologi dan Modus Kekerasan di Lingkungan Pesantren
Investigasi yang diungkapkan dalam RDPU Komisi III DPR RI memaparkan kronologi kekerasan yang terstruktur. Bentuk perundungan dilaporkan dilakukan oleh dua pihak yang berbeda:
- Pelaku MR (15): Seorang santri senior yang kerap melakukan kekerasan non-fisik dengan mencoret tubuh salah seorang korban.
- Pelaku Y: Disebut-sebut sebagai anak pemilik pondok pesantren, yang diduga sering melakukan kekerasan fisik berupa pukulan dan tendangan.
Eskalasi mencapai puncak dengan keterlibatan tersangka R yang memaksa santri MSS (13) untuk membeli bensin. Korban diancam akan dipukul atau dibakar jika menolak permintaan tersebut. Kronologi ini mengindikasikan pola kekerasan berjenjang yang tidak terdeteksi dan tertangani oleh pengelola ponpes, menunjukkan celah pengawasan dan mekanisme pelaporan internal yang lemah.
Kerawanan Sistemik dan Dimensi Kompleks Penanganan Konflik
Kasus ini mengungkap lebih dari sekadar insiden kekerasan, tetapi juga kerawanan dalam tata kelola konflik sosial. Aspek yang mengindikasikan kerawanan sistemik meliputi:
- Upaya Penyelesaian Non-Yustisia: Ibu korban yang meninggal mengungkapkan adanya penyodoran surat damai yang diduga diarahkan oleh pihak kepolisian. Praktik ini berpotensi mengaburkan proses hukum formal dan mengurangi rasa keadilan bagi korban.
- Potensi Gangguan Keamanan dan Ketidakpastian Hukum: Campur tangan dalam proses penyelesaian menunjukkan kerentanan sistem penegakan hukum daerah dalam menangani kasus kompleks di lingkungan khusus seperti pondok pesantren.
- Kerawanan Wilayah Pendidikan Keagamaan: Insiden ini menyoroti perlunya pemetaan kerentanan khusus terhadap kekerasan dan konflik sosial di lembaga pendidikan berbasis asrama di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
Fakta-fakta baru ini menambah dimensi kompleks pada kasus, di mana konflik sosial antar-santri, dugaan keterlibatan keluarga pengelola, dan prosedur penegakan hukum yang dipertanyakan saling berkaitan, menciptakan situasi kerawanan multi-dimensi.
Berdasarkan analisis fakta yang terungkap, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan dan standar operasional di seluruh pondok pesantren. Rekomendasi strategis meliputi: pertama, pembentukan protokol wajib pelaporan dan penanganan dugaan kekerasan di lingkungan pesantren yang melibatkan Dinas Pendidikan, Kemenag Daerah, dan aparat kepolisian. Kedua, pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan kepada pengelola ponpes mengenai pencegahan konflik sosial, anti-perundungan, dan prosedur hukum yang berlaku. Ketiga, pemantauan dan pemetaan kerawanan berkala oleh satuan kerja pemerintah daerah terkait, untuk mengidentifikasi potensi eskalasi kekerasan dan memastikan penegakan hukum berjalan secara objektif dan transparan, tanpa intervensi yang dapat merugikan korban atau menghambat proses peradilan.
