Kericuhan kembali terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur pada Senin (23/6/2026), menyusul demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan massa dari Desa Windusari, Desa Karya Makmur, dan Desa Tri Karya. Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Kedaulatan Rakyat Bumi Sebiduk Sehaluan tersebut diawali dengan penyampaian aspirasi di depan Kantor DPRD Kabupaten OKU Timur sekitar pukul 11.00 WIB, sebelum massa bergerak mengepung dan mendesak Kantor Bupati setempat. Ketika tuntutan untuk dialog langsung dengan Bupati Enos tidak segera ditanggapi, situasi memanas dengan aksi pembakaran ban di halaman kompleks pemerintah daerah. Peristiwa ini merupakan eskalasi ketiga dari konflik tapal batas wilayah antara OKU Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang menuntut penyelesaian hukum yang definitif.
Eskalasi Konflik Batas Wilayah dan Dinamika Aspirasi Masyarakat
Inti konflik berasal dari ketidakpastian status administratif tiga desa yang menjadi wilayah sengketa antara OKU Timur dan OKI. Demonstrasi kali ini menekankan desakan masyarakat agar pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD dan eksekutif OKU Timur, mengambil langkah konkret dan mempercepat proses penyelesaian. Koordinator aksi, Basuki Rahmat, menegaskan bahwa tuntutan utama adalah kepastian hukum berdasarkan aturan dan dokumen resmi, bukan penyelesaian yang bersifat sementara. Kronologi demonstrasi menunjukkan pola tekanan bertahap yang dilakukan aliansi masyarakat terhadap lembaga pemerintahan:
- Penyampaian orasi dan aspirasi secara bergantian di depan Kantor DPRD Kabupaten OKU Timur.
- Perpindahan massa menuju Kantor Bupati untuk meminta dialog langsung dengan pimpinan eksekutif.
- Ekspresi kekecewaan melalui aksi simbolis pembakaran ban setelah tuntutan dialog tidak direspons.
Implikasi terhadap Stabilitas Pemerintahan dan Rekomendasi Tindakan
Kericuhan yang terjadi di OKU Timur menyoroti kerentanan stabilitas pemerintahan daerah ketika persoalan fundamental seperti penetapan batas wilayah tidak kunjung tuntas. Aksi massa yang berujung pada pembakaran ban bukan hanya indikator ketegangan sosial, tetapi juga sinyal lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dengan konstituennya dalam menangani isu krusial. Situasi ini berpotensi mengganggu pelayanan publik dan menciptakan kerawanan sosial-politik di wilayah perbatasan. Pemerintah daerah di kedua kabupaten, yaitu OKU Timur dan OKI, perlu menyadari bahwa penundaan penyelesaian hanya akan memperbesar risiko eskalasi konflik horizontal maupun vertikal di kemudian hari.
Untuk mencegah pengulangan insiden serupa, diperlukan langkah-langkah strategis dan koordinatif. Pertama, pemerintah daerah OKU Timur perlu segera mengintensifkan komunikasi formal dan transparan dengan masyarakat tiga desa, termasuk menyampaikan perkembangan proses mediasi dengan pemerintah OKI. Kedua, peran provinsi sebagai fasilitator penyelesaian sengketa batas wilayah antar-kabupaten harus lebih aktif dan berorientasi pada percepatan. Penutup artikel ini menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah provinsi untuk segera mengonsolidasi dokumen hukum dan historis guna menghasilkan keputusan final terkait tapal batas. Tanpa kepastian hukum ini, kerawanan dan potensi konflik serupa di wilayah perbatasan OKU Timur dan OKI akan terus mengancam stabilitas dan ketertiban umum.
