Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim telah secara resmi meluncurkan Peta Kerentanan Bencana Hidrometeorologi untuk 38 kabupaten dan kota di wilayahnya. Peluncuran ini merupakan langkah strategis dan berbasis data untuk memperkuat kapasitas mitigasi serta ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi. Dokumen spasial ini ditetapkan sebagai instrumen perencanaan yang objektif bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah dalam melakukan identifikasi zona rawan bencana dan merumuskan kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB).
Ruang Lingkup dan Metodologi Pemetaan Kerawanan Spasial
Peta digital ini dirancang untuk memetakan tingkat kerentanan setiap kecamatan di Provinsi Jawa Timur terhadap empat jenis bencana utama. Analisis komprehensif ini dibangun berdasarkan integrasi dan overlay data indikator kunci wilayah melalui metodologi spasial terhadap parameter-parameter berikut:
- Data Topografi: Kemiringan lereng dan kontur permukaan tanah
- Tutupan Lahan: Kondisi vegetasi dan penggunaan lahan yang mempengaruhi daya serap air dan stabilitas tanah
- Curah Hujan: Data historis dan pola distribusi curah hujan
- Kerapatan Penduduk: Sebaran demografi sebagai faktor penentu tingkat dampak bencana pada masyarakat
Keempat jenis bencana yang dipetakan adalah banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung. Produk ini menjadi basis data spasial yang kritis untuk proses identifikasi dan zonasi wilayah kerentanan di tingkat kecamatan, sehingga memberikan gambaran yang presisi bagi pemerintah daerah dalam menetapkan skala prioritas intervensi.
Implementasi Sebagai Acuan Kebijakan dan Perencanaan Daerah
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa Peta Kerentanan Bencana Hidrometeorologi ini akan menjadi acuan utama dan dokumen rujukan wajib dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Secara operasional, peta ini wajib diintegrasikan ke dalam tiga proses kebijakan utama pemerintah kabupaten/kota:
- Penyusunan dan revisi Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana di tingkat daerah.
- Proses evaluasi dan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar lebih berbasis risiko bencana.
- Alokasi dan penganggaran program-program spesifik Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
BPBD Provinsi Jatim, sebagai leading sector, akan melakukan pendistribusian peta digital ini ke seluruh BPBD kabupaten/kota se-Jawa Timur. Selain itu, akan diselenggarakan pelatihan teknis bagi para perencana daerah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda, dan instansi terkait lainnya dalam hal interpretasi data dan aplikasi peta dalam dokumen perencanaan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Inisiatif penyediaan alat mitigasi berbasis data spasial ini diharapkan dapat secara signifikan meminimalisir dampak negatif bencana hidrometeorologi yang secara periodik melanda berbagai wilayah di Jawa Timur. Langkah ini selaras dengan komitmen pemerintah provinsi untuk mendorong pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Sebagai catatan strategis, seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur diimbau untuk segera mengadopsi dan menginternalisasi peta ini dalam seluruh siklus perencanaan, penganggaran, dan implementasi program pembangunan di wilayahnya, guna membangun ketahanan daerah yang sistematis dan terukur.
