Insiden pembakaran pesawat oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua, telah memicu respons formal dari lembaga legislatif. Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dave Laksono menyerukan peningkatan langkah pengamanan yang terukur dan berorientasi pada keamanan warga, termasuk mereka yang menjalankan misi kemanusiaan. Seruan ini disampaikan di Jakarta pada Jumat, 3 Juli 2026, dengan menekankan pendekatan yang humanis dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Evaluasi Kebijakan Pengamanan di Wilayah Papua
Dalam pernyataan resminya, Dave Laksono menegaskan bahwa Komisi I DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang mengancam keselamatan warga sipil. Peristiwa ini dianggap sebagai indikator bahwa ancaman terhadap stabilitas keamanan di wilayah Papua masih nyata dan membutuhkan perhatian serta penanganan yang serius dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa keselamatan warga harus menjadi kompas utama dalam setiap kebijakan pengamanan yang diterapkan oleh negara. Komitmen ini sejalan dengan fungsi pengawasan parlemen terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan.
Sinergi Lintas Lembaga sebagai Strategi Pengamanan Terpadu
Wakil Ketua Komisi I tersebut menjelaskan bahwa upaya peningkatan pengamanan yang dimaksud tidak semata bertumpu pada penambahan personel atau kekuatan militer. Sebaliknya, pendekatan yang lebih strategis dan holistik diperlukan, yang mencakup:
- Penguatan mekanisme koordinasi dan sinergi operasional lintas lembaga keamanan, terutama antara TNI dan Polri.
- Percepatan dan pemutakhiran pemetaan risiko kerawanan wilayah secara detail di seluruh kabupaten/kota.
- Pelibatan aktif pemerintah daerah dan tokoh masyarakat adat dalam perencanaan hingga pelaksanaan program pengamanan.
Lebih lanjut, Komisi I DPR berkomitmen untuk mendorong dan mengawal evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan yang diterapkan di Papua. Tujuannya adalah agar setiap kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat reaktif terhadap insiden, tetapi mampu membangun kerangka kerja preventif dan berkelanjutan yang dapat mengantisipasi dinamika kerawanan. Pengawasan parlemen akan difokuskan untuk memastikan kebijakan keamanan selalu berpihak pada perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sebagai catatan strategis untuk pemerintah daerah di Papua, khususnya Kabupaten Yahukimo dan wilayah sekitarnya, insiden ini menggarisbawahi urgensi untuk memperkuat aspek koordinasi keamanan di tingkat tapak. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan perannya dalam forum-forum koordinasi keamanan terpadu, mendukung upaya pemetaan kerawanan berbasis data lokal, serta berperan aktif dalam dialog dengan masyarakat untuk membangun early warning system berbasis kearifan lokal. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi ruang gerak kelompok pengacau keamanan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembangunan.
