Regional
Gubernur Papua Barat Instruksikan Percepat Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Tambrauw dan Maybrat
Gubernur Papua Barat menginstruksikan percepatan pemetaan daerah rawan konflik sosial di Kabupaten Tambrauw dan Maybrat...
Regional
Konflik Tani-Pastoral di Sumba Barat Masuk Fase Mediasi oleh BPN dan Kementerian Desa
Konflik pertanian-pastoral antara Desa Watu Bakulu dan Desa Wee Kura di Kabupaten Sumba Barat, NTT, atas 85 hektar lahan...
Regional
Pemerintah Provinsi Papua Rilis Pemetaan 15 Distrik Rawan Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam
Pemerintah Provinsi Papua merilis pemetaan kerawanan yang mengidentifikasi 15 distrik di lima kabupaten sebagai wilayah...
Regional
Polri Bongkar Jaringan Penyebar Hoaks Konflik Agraria di Kabupaten Luwu Utara
Polda Sulawesi Selatan membongkar jaringan penyebar hoaks terkait sengketa agraria di Luwu Utara yang telah memicu keteg...
Analisis
Analisis Potensi Konflik Agraria di Jawa Barat: Kasus Kabupaten Cianjur dan Sukabumi
Lembaga Analisis Sosial Jawa Barat mengidentifikasi 12 desa di Kabupaten Cianjur dan Sukabumi sebagai zona rawan konflik...
Perspektif
Kebijakan Stabilisasi di Sulawesi Tengah: Penanganan Pasca-Konflik di Kabupaten Poso
Pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, meluncurkan kebijakan stabilisasi pasca-konflik melalui Program Reintegrasi...
Analisis
Analisis Kerawanan Sosial di Papua Tengah: Akar Konflik dan Strategi Mitigasi
Indeks kerawanan sosial di Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Puncak, Dogiyai, dan Deiyai, meningkat dengan faktor uta...
Nasional
Kemenkopolhukam Koordinasi dengan Pemda Maluku Utara Tangani Potensi Kerawanan di Halmahera
Kemenkopolhukam mengkoordinasikan penanganan potensi kerawanan wilayah di Halmahera, Maluku Utara, menyusul pesatnya pem...
Regional
Pemerintah Kota Ambon Terbitkan Perwali tentang Pengelolaan Kawasan Rawan Konflik Sosial
Pemerintah Kota Ambon menerbitkan Perwali No. 8/2026 sebagai instrumen hukum untuk mengelola kawasan rawan konflik sosia...
Analisis
Kajian Bappenas: Potensi Konflik Agraria di Sumatera Selatan Terkait Alih Fungsi Lahan Masih Tinggi
Kajian Bappenas mengidentifikasi potensi konflik agraria di Sumatera Selatan masih tinggi, dengan titik rawan tersebar d...
Regional
Pemkab Belu, NTT, Membuat Protokol Penanganan Gangguan Keamanan di Jalur Perbatasan Timor Leste
Pemkab Belu, NTT, telah mengesahkan protokol penanganan gangguan keamanan di jalur perbatasan Timor Leste yang dirancang...
Regional
Gubsu Canangkan Program Pemetaan Digital Potensi Konflik Sosial di 33 Kabupaten/Kota Sumatera Utara
Gubernur Sumatera Utara meluncurkan Program Pemetaan Digital Potensi Konflik Sosial untuk 33 kabupaten/kota, sebuah inis...